Berita

Thomas J Sargent

Pemerintah jangan Terlena Disanjung Lebih Baik dari AS

JUMAT, 28 SEPTEMBER 2012 | 09:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pujian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lembaga dan pengamat internasional terus bergulir. Yang terbaru, sanjungan datang dari peraih nobel bidang ekonomi tahun 2011, Thomas J Sargent.

Tapi diingatkan, berbagai pujian itu jangan sampai membuat pemerintah Indonesia terlena.

"Peryataan Sargent bahwa ekonomi Indonesia lebih baik dari Amerika karena mampu tumbuh sekitar 6 persen, tidak perlu ditelan bulat-bulat dan membuat kita lengah," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 28/9).

Dahnil mengakui, fakta kinerja makro ekonomi kita relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

Tetapi perlu dipahami bahwa fakta itu adalah helicopter view alias pandangan dari kejauhan dan umum yang memang menunjukkan kinerja makro kita relatif lebih baik.

Karena itulah, Dahnil mengingatkan, pemerintah tak tidak boleh lengah dengan fakta yang jauh lebih penting untuk diselesaikan yakni kinerja ekonomi riil kita yang bermasalah terutama permasalahan daya saing yang terus melorot akibat buruknya kinerja birokrasi yang korup, infrastruktur yang buruk dan ketimpangan kesejahteraan yang semakin melebar.

"Lihat saja gini ratio (rasio ketimpangan pendapatan) kita terus meningkat," tegas Dahnil.

"Mari kita jadikan puja-puji dunia itu sebagai langkah antisipastif dan perbaikan masalah sesungguhnya di ekonomi kita yakni daya saing kinerja ekonomi riil,"  demikian pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtaya, Serang, Banten ini.

Rabu lalu, Sargent berceramah di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta. Dalam ceramahnya, Sargen mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang dua tahun terakhir lebih baik dibandingkan AS. Dengan pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun, ekonomi Indonesia tumbuh jauh meninggalkan AS yang hanya 1-2 persen per tahun. [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya