Berita

hidayat nur wahid

Pengangkatan Hidayat Jadi Ketua Fraksi Bentuk Kegalauan PKS

SENIN, 24 SEPTEMBER 2012 | 10:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pergantian Ketua Fraksi PKS di DPR RI dari Mustafa Kamal ke Hidayat Nur Wahid dinilai bukan sekedar rotasi biasa.

Pergantian tersebut sebagai bentuk kegalauan PKS terhadap popularitas partai yang semakin menurun. Selain hasil-hasil survei selalu tidak menguntungkan, apalagi prestasi partai dakwah itu dalam Pilkada DKI Jakarta  sangat jauh dari harapan.

"PKS saat ini sedang gelisah. Sementara, pemilu 2014 sudah semakin dekat. Tentu mereka membutuhkan strategi baru dalam menarik simpati dari masyarakat," ujar pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 24/9).

Dengan menempatkan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Fraksi, lanjut Saleh, PKS berharap suara dan kebijakan partai di parlemen semakin nyaring didengar masyarakat. Selama ini, Mustafa Kamal dianggap tidak mampu menjadi juru bicara yang baik buat partai. Banyak isu-isu yang semestinya dapat menarik simpati tidak menjadi mainstream dalam percaturan politik nasional.

"Luthfi Hasan Ishaq sebagai Presiden Partai juga tidak cukup populer. Beda dengan Hidayat yang ketika jadi presiden partai sering menjadi sentra opini publik. Komunikasi politik Hidayat jauh lebih baik dan efektif," lanjut Saleh.

Selain itu, lanjut Saleh, penempatan Hidayat sebagai Ketua Fraksi juga merupakan bagian dari upaya konsolidasi internal partai. Faksi-faksi yang ada di tubuh PKS dikhawatirkan dapat mengganggu soliditas partai. PKS membutuhkan sosok yang bisa menjembatani perbedaan pandangan dari faksi-faksi yang ada.

"Hidayat adalah sosok yang dapat diterima oleh semua faksi. Dengan menjabat Ketua Fraksi, ia diharapkan dapat menyatukan suara PKS baik di parlemen maupun di internal partai. Tentu ini modal penting bagi PKS untuk berkompetisi pada pemilu 2014 nanti," demikian Saleh.  [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya