Berita

prabowo subianto

Ini Yang Harus Diperhatikan Prabowo Sebelum Gandeng Puan Maharani

SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 | 12:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai pribadi dan pimpinan sebuah partai politik, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (PS) berhak penuh memilih siapa yang dianggapnya tepat sebagai cawapresnya pada 2014 mendatang. Termasuk apabila  Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP yang juga cucu serta anak mantan Presiden RI.

Namun demikian, Prabowo tentunya juga perlu mempertimbangkan kondisi objektif yang sedang berkembang dalam perpolitikan Indonesia serta arah kehendak rakyat Indonesia.  Khususnya, bagaimana pandangan rakyat yang semakin kritis dan tidak lagi memercayai parpol sebagai representasi asiprasi mereka.

"Juga PS perlu memperhitungkan kapasitas, rekam jejak dan pengalaman PM sebagai politisi dan pemimpin. Sebab seorang wapres, secara konstitusional, bisa saja mengemban tugas Presiden dalam hal-hal tertentu," ujar pengamat politik AS Hikam (Sabtu, 22/9).

Puan, di mata Hikam, adalah seorang tokoh rising star dan berpotensi menjadi pemimpin serta negarawati di Republik ini. Namun ia masih perlu proses dan pengalaman yang cukup dan tidak terkesan "dikarbit,"  kebiasaan di Indonesia yang buruk dalam rekrutmen pemimpin.

"PS bisa saja mengabaikan semua pertimbangan ini. Namun resikonya juga dia bisa kehilangan kans yang besar sebagai Presiden RI hanya karena terlalu tergoda oleh eforia dan tekanan koalisi partai!" demikian Hikam.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto memberi sinyal partainya bakal melanjutkan 'kemesraan' dengan PDIP di Pilgub DKI dalam Pilpres 2014. 

Prabowo mengatakan, sangat terbuka bagi dirinya untuk berduet bersama putri Megawati, Puan Maharani sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres mendatang. "Ya bisa saja itu," singkat Prabowo, di DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Jakarta Selatan, Kamis (20/9). [zul]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya