Berita

FILM INNOCENCE OF MUSLIMS

Kedutaan AS di Jakarta Harus Membuka Ruang Dialog

SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 | 11:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Munculnya gelombang protes dan demonstrasi di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta kemarin terkait film Innocence of Muslims tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak kedutaan. Oleh karena itu, pihak kedutaan AS didesak segera melakukan cara-cara yang arif dalam meredam gelombang protes dan demontrasi tersebut. Pihak kedutaan AS harus membuka diri untuk berdialog dengan pemimpin-pemimpin Muslim di Indonesia.

"Menurut saya, kedutaan AS bisa melakukan dialog dan pertemuan dengan ormas-ormas Islam. Dalam dialog itu, pihak kedubes AS dapat menyampaikan secara langsung sikap dan posisinya terkait pembuatan film tersebut," ujar Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, (Selasa, 18/9).

"Selain itu, pihak Kedubes AS juga dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahnya dalam menyelesaikan masalah tersebut di negaranya," sambungnya.

Saleh meyakini bahwa para tokoh Islam selalu terbuka untuk melakukan dialog. Melalui jalan ini, setidaknya pihak kedubes AS juga dapat menampung seluruh aspirasi yang disuarakan oleh umat Islam Indonesia. Dialog seperti ini diyakini akan berjalan dengan baik dan minus kekerasan.

"Untuk melakukan dialog, Kedubes AS bisa saja meminta pemerintah Indonesia untuk memfasilitasinya. Semua tokoh-tokoh Islam diundang dan didengarkan tuntutannya. Tuntutan itulah kemudian yang perlu disampaikan ke pihak pemerintah AS di Washington," ungkap jebolan Colorado State University, Amerika Serikat ini.

Hasil dialog tersebut, lanjut Saleh, tentu harus ditindaklanjuti dengan baik. Pemerintah AS tentu sangat cerdas bagaimana menyikapi seluruh tuntutan yang disampaikan. Dengan cara seperti ini, protes dan demonstrasi anarkis dapat dihindari. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya