Berita

syarif hasan/ist

KENAIKAN TDL

Jago Lobi Demokrat Enggan Turun Gunung Lagi?

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 13:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah berniat menaikkan tarif dasar listrik mulai tahun depan secara bertahap untuk menyelamatkan anggaran dari beban subsidi yang terlalu besar.

Namun, patut diingat bahwa tahun 2013 adalah tahun politik. Parpol-parpol di DPR dipastikan akan lantang menolak rencana itu demi merebut simpati rakyat.

Wajar jika pemerintah mengkhawatirkan hal itu. Rencana kenaikan itu potensial dikaitkan dengan kepentingan politik 2014.


Namun, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan, enggan terburu-buru menilai.

"Kita lihat saja. Kalau kepentingan bangsa dan rakyat, partai kan harus mendukung. Sepanjang untuk kepentingan rakyat tidak apa-apa," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (31/8).

Dia memaklumi, 2013 sebagai tahun politik di mana parpol-parpol akan berusaha menampilkan wajah terbaik. Namun, untuk kepentingan rakyat semestinya satu suara.

"Subsidi listrik tahun ini saja mencapai Rp 80 triliun. Itu untuk listrik saja. Keseluruhannya hampir Rp 230 triliun. Kan lebih bagus subsidi itu langsung saja ke rakyat dalam bentuk program dan bansos yang sifatnya langsung," urainya.

Syarif Hasan juga menjabat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Dia sudah dikenal sebagai pelobi ulung yang mampu meredakan perbedaan suara parpol di internal Sekretariat Gabungan apabila ada kebijakan pemerintah yang memicu konflik.

Apakah Syarif siap turun gunung lagi jika ada gejolak di Setgab terkait rencana kenaikan TDL?

"Ah, tidak mesti jugalah," katanya sambil tertawa. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya