Berita

ilustrasi/ist

PILGUB DKI

KIPP: Tim Sukses Jangan Picu Kerusuhan Sosial!

JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | 14:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Suasana politik menuju Pilgub DKI Jakarta kini memanas dan cenderung membuat rakyat bingung. Isu SARA yang menyudutkan salah satu calon, saling fitnah dan penebaran kebencian, sungguh memuakkan mayoritas rakyat ibukota yang sehari-hari masih hidup susah.

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, mengatakan, mobilisasi kebencian sosial harus dicegah secepatnya. Maka itu, dia minta agar seluruh jajaran Panwaslu pro-aktif mencegah dan menindak setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang tanggal 20 September.

"Polri harus tidak segan melakukan langkah hukum berdasarkan KUHP terhadap setiap bentuk tindakan yang nyata-nyata merupakan tindak pidana. Misalnya, bila terjadi mobilisasi kebencian sosial," tegasnya dalam penjelasan pers yang diterima beberapa saat lalu (Jumat, 24/8).


Selain itu, KPU Provinsi DKI Jakarta perlu secara ekstensif melakukan sosialisasi pilkada damai dan demokratik. Menurut Girindra, sampai saat ini sosialisasi pilkada putaran kedua pun nampak sangat minim.

KIPP sangat mengharapkan, tim sukses pasangan calon perlu menerapkan pola-pola pemenangan secara elegan, dengan lebih mengedepankan gagasan-gagasan konstruktif dalam membangun Jakarta, mencegah sikap, pernyataan atau tindakan yang akan memicu kerusuhan sosial.

Pasangan calon sendiri harus secara terbuka aktif mengedepankan konsepsi yang jelas dan rinci mengenai pembangunan Jakarta ke depan, bukan sekadar tebar pesona, namun kering gagasan konkrit.

"Organisasi-organisasi pemantau harus lebih aktif menjaga agar hak pilih rakyat terpenuhi dalam suasana pilkada yang aman dan mendorong penentuan pilihan politik berdasar akal sehat," tambahnya.

Girindra menutup, bahwa media massa perlu lebih mengedepankan fungsi pendidikan politik masyarakat, menghindar dari pemberitaan provokatif, apalagi insinuatif. Tokoh-tokoh masyarakat dengan opini demokrasi yang rasional seyogyanya lebih ditampilkan oleh media massa. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya