Berita

ilustrasi/ist

PILGUB DKI

KIPP: Tim Sukses Jangan Picu Kerusuhan Sosial!

JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | 14:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Suasana politik menuju Pilgub DKI Jakarta kini memanas dan cenderung membuat rakyat bingung. Isu SARA yang menyudutkan salah satu calon, saling fitnah dan penebaran kebencian, sungguh memuakkan mayoritas rakyat ibukota yang sehari-hari masih hidup susah.

Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, mengatakan, mobilisasi kebencian sosial harus dicegah secepatnya. Maka itu, dia minta agar seluruh jajaran Panwaslu pro-aktif mencegah dan menindak setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang tanggal 20 September.

"Polri harus tidak segan melakukan langkah hukum berdasarkan KUHP terhadap setiap bentuk tindakan yang nyata-nyata merupakan tindak pidana. Misalnya, bila terjadi mobilisasi kebencian sosial," tegasnya dalam penjelasan pers yang diterima beberapa saat lalu (Jumat, 24/8).


Selain itu, KPU Provinsi DKI Jakarta perlu secara ekstensif melakukan sosialisasi pilkada damai dan demokratik. Menurut Girindra, sampai saat ini sosialisasi pilkada putaran kedua pun nampak sangat minim.

KIPP sangat mengharapkan, tim sukses pasangan calon perlu menerapkan pola-pola pemenangan secara elegan, dengan lebih mengedepankan gagasan-gagasan konstruktif dalam membangun Jakarta, mencegah sikap, pernyataan atau tindakan yang akan memicu kerusuhan sosial.

Pasangan calon sendiri harus secara terbuka aktif mengedepankan konsepsi yang jelas dan rinci mengenai pembangunan Jakarta ke depan, bukan sekadar tebar pesona, namun kering gagasan konkrit.

"Organisasi-organisasi pemantau harus lebih aktif menjaga agar hak pilih rakyat terpenuhi dalam suasana pilkada yang aman dan mendorong penentuan pilihan politik berdasar akal sehat," tambahnya.

Girindra menutup, bahwa media massa perlu lebih mengedepankan fungsi pendidikan politik masyarakat, menghindar dari pemberitaan provokatif, apalagi insinuatif. Tokoh-tokoh masyarakat dengan opini demokrasi yang rasional seyogyanya lebih ditampilkan oleh media massa. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya