Berita

ilustrasi/ist

Inilah Tiga dari Sekian Kasus 'Korupsi Solo' yang Dilaporkan ke KPK

RABU, 22 AGUSTUS 2012 | 16:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Solo yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo.

Kasus tersebut dilaporkan pada tahun 2010, dan sampai kini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang tidak pernah mencabut laporan itu.

"Kami tidak menyebut siapa pelaku dari tindakan yang diduga korupsi itu. Tetapi jelas dalam laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada rekomendasi agar pemerintah kota (yang dipimpin Jokowi) menindaklanjuti," ujar Ketua LBH Mega Bintang Budi Kuswanto kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 22/8).

Budi menyebutkan tiga dari sekian kasus yang mereka laporkan itu. Pertama dan yang paling kentara adalah penggunaan rekening pejabat untuk menampung dana dari APBD sebanyak beberapa miliar. Kedua, proses pembiayaan proyek yang mendahului anggaran seperti pada kasus pembangunan Pasar Mitiharjo.

Dan ketiga, adalah kasus pengadaan videotron di Stadion Manahan.

Menurut Budi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalamn ini pada KPK. KPK boleh melanjutkan proses penyelidikan kasus ini, atau boleh juga membiarkannya.

"Terserah KPK apakah mau atau tidak menindaklanjutinya. Tugas kami hanya melaporkan: ini ada dugaan tindak pidana korupsi. Monggo silakan," demikian Budi. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya