Pemerintahan SBY Mungkin Shutdown di Tengah Jalan

TAHUN ini subsidi bahan bakar minyak diperkirakan mencapai angka Rp 300 triliun. Sementara subsidi listrik sudah hampir sebesar Rp 100 triliun. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RAPBN 2013 yang lalu.

Sementara bunga dan cicilan utang luar negeri dalam tahun 2012 mencapai lebih dari Rp 160 triliun.

Tiga pengeluaran di atas  yang tidak dapat ditunda mencapai Rp 550 triliun.

Pemerintah terus mencari legitimasi untuk menaikkan harga BBM, namun pemerintah sama sekali tidak melakukan apapun dalam rangka penghapusan utang luar negeri. Pemerintah adil pada pihak asing, namun anti pada rakyatnya sendiri.

Sementara belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 954,1 triliun. Pengeluaran subsidi ditambah dengan pengeluaran rutin mencapai Rp 1.504 trilun. Padahal Pendapatan negara dan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun.

Bagaimana dengan anggaran pembangunan?

Nol besar. Bahkan selama pemerintahan SBY tidak ada infrastuktur baru terbangun, bahkan untuk merawat infrastuktur ekonomi yang sudah ada pemerintah gagal.

Bendungan, saluran irigasi, jalan antar propinsi, pelabuhan, semua mengalami kerusakan sangat parah dan merata di semua propinsi.

Sebagian besar anggaran habis untuk pengeluaran rutin seperti gaji dan belanja pegawai, gaji anggota DPR, gaji presiden dan wakil presiden, juga gaji menteri.

Gendutnya pengeluaran rutin mengakibatkan pemerintah kekurangan dana sedikitnya Rp 211,2 triliun tahun ini. Itupun dengan asumsi target utang dalam negeri dan utang luar negeri tercapai, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil pada Rp 9.000 per dolar AS, serta harga BBM stabil di bawah 100 dolar AS per barel.

Padahal faktanya semua asumsi pemerintah dan DPR tersebut gagal tercapai, sehingga besar kemungkinan dalam tahun ini rezim SBY akan kekurangan anggaran sekitar Rp 300-400 triliun, dan pemerintahan ini shutdown di tengah jalan. [***]

Salamuddin Daeng
Penulis adalah Direktur Institute for Global Justice (IGJ)