Berita

jokowi

Wajar PKS Tolak Jokowi Karena Tak Bisa Beri Kepastian Tak Loncat Lagi

RABU, 15 AGUSTUS 2012 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagian umat Islam, wajar-wajar saja apabila berpikir dua kali kalau memilih pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Karena umat tidak ingin pengalaman di Solo terulang di Jakarta.

Pengamat sosial-politik Mustofa B. Nahrawardaya mengungkapkan, Wakil Walikota Solo, yang mendampingi Joko Widodo saat ini adalah FX Hadi Rudyatmo, yang beragama Katolik.

"Bila nanti Jokowi terpilih jadi gubernur Jakarta, otomatis FX Hadi Rudyatmo akan jadi walikota. Itu sudah otomatis," jelasnya kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 15/8).

Nah, di Jakarta, saat ini Jokowi berpasangan dengan pria yang akrab disapa Ahok, yang beragama Kristen. Bila nanti Jokowi tidak menghabiskan masa jabatannya sebagai gubernur, karena mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, otomatis Ahok yang akan menggantikan. Bila itu terjadi sama saja umat Islam memilih pemimpin nonmuslim. Padahal, umat Islam diperintahkan, untuk memilih sesama muslim sebagai pemimpin.

"Orang Islam hanya menjalankan perintah Tuhan. Rahasia perintah Tuhan pasti mengandung kebaikan," ungkapnya sembari melanjutkan, sebaliknya larangan Tuhan memiliki mudhorat kalau dijalankan.

Menurut Mustofa, umat Islam masih bisa menerima kalau memilih calon gubernur muslim dan wakilnya nonmuslim. Tapi, umat Islam berpikir jangka panjang kalau kejadian di Solo terulang.

"Makanya PKS minta, kalau mau lima tahun (memimpin), PKS akan pilih Jokowi. Tapi Jokowi tidak mau. Jadi sudah betul itu PKS (tidak mendukung Jokowi)," tandasnya. (Baca: Inilah Syarat yang Pernah Diajukan PKS untuk Jokowi)

Sebelumnya, mantan Presiden PKS yang juga calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid menegaskan, syarat PKS baru mau mendukung Jokowi di putaran kedua harus bersedia memimpin Jakarta lima tahun kalau terpilih, bukan karena alasan SARA. (Baca: Hidayat Nur Wahid Tak Rela Jokowi Jadi Kutu Loncat Lagi...) [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya