BPK: Anggaran PSO Kereta Api Harus Ditambah

Anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api (KA) pada 2012 sekitar Rp 400 miliar perlu ditambah. Karena transportasi Kereta merupakan salah satu alat utama pelayanan publik dalam mendukung perekonomian negara.

"Saya lihat PSO Kereta Api harus ditambah. Karena ini pelayanan publik yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan," ujar Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa usai memberi bingkisan buka puasa bersama penumpang kereta api di Stasiun Gambir Jakarta, Minggu (12/8). Juga hadir dalam acara itu Kepala Stasiun Gambar, Edy Koeswoyo.

Oleh karena itu, lanjut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini, pemerintah sudah seharusnya memberikan anggaran yang cukup kepada PT KA. Menyadari kereta menjadi salah transportasi massal bagi rakyat, semestinya proyek infrastruktur rakyat ini mendapat perhatian serius. "Jadi, pembangunan rel ganda harus mendapat prioritas untuk mendorong kinerja PT KA," tambah Ali Masykur.

Namun demikian, dia mengingatkan agar pemerintah tidak  tergesa-gesa dalam mengerjakan proyek infrastruktur, melihat akan berpengaruh pada kualitas yang menjadi nomor dua. Untuk itu pemerintah sebagai pengemban amanah negara harus bisa mengatasi fenomena tahunan, khususnya mudik dengan baik, aman dan nyaman.

"Harusnya bisa melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pelayanan publik
secara terencana tanpa mengurangi kualitas. Jika tidak, maka proyek semacam ini bisa
menjadi proyek abadi dan banyak anggaran terbuang sia-sia,” kata Ali mengingatkan.

Sejauh itu terkait transportasi persiapan mudik lebaran menurut Ali Masykur, pihaknya menyesalkan perbaikan jalan ataupun sarana infrastruktur dan transportasi
lain yang selalu dikerjakan mendekati masa Idul Fitri. Padahal sebenarnya lebaran itu ini terjadi setiap tahun. "Seharusnya proyek-proyek terkait pelayanan public
mendapat priroritas. Jangan baru dilaksanakan menjelang mudik," ujarnya.

Menyinggung masalah santunan kecelakaan, Ali Masykur menyarankan agar pihak PT Jasa Raharja harus bertindak cepat dalam merespon berbagai kecelakaan lalu lintas. "Kalau perlu Jasa Raharja merespon 24 jam menjelang Idul Fitri. Berikan hak mereka yang sedang tertimpa musibah, jangan sampai ditahan-tahan, apalagi dipersulit,” tutur Ali Masykur.

Sementara itu, Kepala Stasiun Gambir, Edy Koeswoyo mengakui mendekati H-8, hingga kini belum ada lonjakan penumpang yang signifikan. "Suasana masih sedikit normal, ada kenaikan tapi belum terlalu signifikan, dengan pemberlakuan harga tiket batas atas," terangnya.

Lebih lanjut, Ali Masykur Musa mengimbau, seharusnya pemerintah sebagai pengemban amanah negara harus bisa mengatasi fenomena tahunan ini dengan baik. 

"Pemerintah harus bisa melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan publik secara terencana tanpa mengurangi kualitas. Jika tidak, bisa saja proyek ini akan menjadi abadi dan banyak anggaran yang terbuang percuma," tutupnya. [zul]