Berita

saldi isra/ist

Sulit Merdeka dari Korupsi karena KPK Berjuang Sendirian

SABTU, 11 AGUSTUS 2012 | 09:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kemerdekaan sesungguhnya masih perlu diperjuangkan terus menerus karena saat ini kian jauh dari harapan.

"Cita-cita dalam pembukaan UUD 45 harus diperjuangkan terus menerus dan salah satu yang mempersulit kita sampai di titik itu adalah ancaman korupsi," kata pakar hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, dalam diskusi "Merdeka Itu Relatif" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8).

Dia benarkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi dijajah secara fisik, namun bangsa ini masih gamang soal bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sendiri.


"Yang paling mengancam kita adalah perilaku korupsi. Di awal kemerdekaan itu, para pendiri bangsa yang berikan kontribusi besar pada negeri ini tidak berpikir untuk diri sendiri tapi di tahun 1950-an mulai ada pemikiran untuk diri sendiri," terangnya.

Praktik korupsi yang dulu dipertontonkan pemerintahan VOC (Belanda) mulai menggelora lagi di tahun 1950-an dan kian dahsyat sampai sekarang.
 
"Kita belum merdeka untuk konteks itu, sangat jauh dari situ," jelasnya.

Ada salah satu kebaikan yang dibangun bersama, yaitu lembaga yang terkenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Tapi kekuatan yang ingin merontokkannya banyak sekali.

"KPK di struktur kenegaraan seperti berjuang sendiri. Kadang mereka perang dengan polisi, eksekutif dan legislatif. Tpi itu faktanya hari ini, back up untuk merdeka dari korupsi itu tak sebesar kita bayangkan," jelas dia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya