Berita

hidayat nur wahid/ist

Hidayat Nur Wahid Tak Rela Jokowi Jadi Kutu Loncat Lagi...

KAMIS, 09 AGUSTUS 2012 | 12:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Bila menang dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo harus menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun. Begitu salah satu syarat yang sempat diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Joko Widodo yang ingin mendapatkan dukungan partai itu. 

PKS tidak ingin Joko Widodo kembali mengulangi perbuatannya saat ini yang disebut oleh banyak pengamat sebagai kutu loncat karena belum menyelesaikan tanggung jawab di Solo tapi sudah mengikuti pemilihan gubernur Jakarta.

"Dalam konteks demokrasi, suara rakyat, kan suara Tuhan. Pimpinan itu melaksanakan amanat rakyat. Amanat rakyat itu lima tahun, kan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melaksanakan amanat rakyat," ujar bekas calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 8/8).

Karena itu, PKS meminta Joko Widodo memberi contoh bahwa sehebat apapun godaan jabatan yang lebih prestisius sekalipun, harus dia abaikan.

"Kalau dipilih untuk lima tahun, ya harus lima tahun," jelasnya.

Hidayat khawatir, Jokowi kembali berhenti di tengah jalan. Hal ini akan menjadi contoh buruk di masyarakat. Bukan tak mungkin kepala daerah lainnya juga akan mencontoh Jokowi dengan meninggalkan masa jabatan karena ada tawaran yang lebih menggiurkan.

"Itu bisa jadi contoh betapa semrawutnya demokrasi di Indonesia. Lagi pula kalau amanat sebesar ini dilupakan, bagaimana dengan yang lainnya," kata mantan Ketua MPR ini.

"Jadi kita ingin amanat rakyat itu dilaksankan dengan serius, jujur. Karena Jakarta bukan tepat bermain-main. Jadi jangan dibohongi rakyat. Nanti orang tak lagi percaya pada Pilkada," katanya mengingatkan.

Syarat lain yang diajukan PKS kepada Jokowi adalah kontrak politik melaksanakan program yang sudah dikampanyekan pasangan Hidayat-Didik. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya