TKI Curhat Lambannya Pemerintah dalam Mengurus Dokumen

Selama ini pemerintah dinilai sangat lamban dalam mengurus keperluan para TKI di Malaysia. Tidak mengherankan bila para TKI banyak yang tidak memiliki dokumen resmi. Padahal, mereka sudah secara aktif memproses legal document mereka di KBRI.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, di sela-sela acara buka puasa bersama dengan para TKI Indonesia di Taman Sri Serdang, Selangor, Malaysia Ahad (5/8).

"Tadi ada beberapa orang warga Indonesia yang menyebut bahwa pelayanan pengurusan dokumen sangat lamban. Staf KBRI Malaysia tidak sanggup melayani ribuan bahkan puluhan ribu dokumen. Makanya, sering kali ketika mengurus dokumen membutuhkan waktu berminggu-minggu," ujar Saleh.

Hal-hal seperti ini, menurut Saleh, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Sebagai warga negara, para TKI juga layak mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi, penyediaan dokumen resmi sangat membantu menyelesaikan kompleksitas masalah para TKI.

"Bayangkan, jika ada satu atau dua orang TKI yang menghadapi masalah hukum. Sementara mereka tidak memiliki dokumen, advokasi yang akan diberikan kepada mereka pasti akan terkendala. KBRI bisa saja menyatakan bahwa mereka adalah WNI. Tetapi tanpa dokumen, klaim itu akan ditolak otoritas Malaysia," ungkap Saleh.

Selain itu, kata Saleh, menurut penuturan para TKI kita, para petugas resmi negara sangat jarang menemui kantong-kantong TKI. Akibatnya, sosialisasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah menjadi lambat. Bahkan, para TKI itu sendiri banyak yang tidak mengenal para pejabat yang bertugas memenuhi kebutuhan mereka.

"Ini harus jadi cambuk bagi pemerintah. Jutaan rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia, harus diperhatikan. Para TKI kita ini ternyata sangat
ramah-ramah. Mereka tidak segan mengungkapkan uneg-uneg dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kalau pemerintah mau mendengar, setidaknya permasalahan itu lebih mudah dicarikan solusinya," demikian Saleh. [zul]