Berita

rusli halim fadli (tengah)

Mau Lakukan Perubahan, Anak Muda Harus Masuk Hutan atau Masuk Partai

MINGGU, 05 AGUSTUS 2012 | 15:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hanya ada dua cara yang bisa dilakukan oleh kaum muda Indonesia apabila ingin melakukan perubahan di negeri ini. Yaitu, masuk ke hutan atau ke partai politik.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) Indonesia Rusli Halim Fadli dalam diskusi politik dengan tema "Eksistensi Kader Muda dalam Membangun Demokrasi" di Banjarmasin (Minggu, 5/8), yang digelar DPW PARRA Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kalau masuk hutan, kaum muda harus angkat senjata. Angkat senjata ini kalau dalam konteks demokrasi di Indonesia, seperti melakukan gerakan-gerakan inkonstitusional menurunkan kepala negara yang sudah sah. Gerakan ini biasa disebut revolusi," kata mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.

Selain Rusli, juga hadir sebagai pembicara pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, M. Rifqi Nizami Karsayuda.

Pilihan berikutnya adalah masuk ke partai politik dan melakukan perubahan secara konstitusional. Salah satunya lewat Partai Amanat Nasional, partai yang dilahirkan oleh tokoh reformasi, Amien Rais.

Rusli mengakui saat ini berkembang opini ditengah masyarakat bahwa politik itu korup dan berbiaya tinggi. Menurutnya opini itu harus dilawan dengan idealisme yang terlembaga.

"Infrastruktur adalah jawabannya. Saat ini PARRA Indonesia mengambil peran ini di Partai Amanat Nasional untuk fokus membangun infrastruktur dan menggarap pemilih pemula," ujarnya.

PARRA Indonesia, sebagai sayap PAN yang fokus dalam pembangunan infrastruktur partai, saat ini sudah berdiri di 33 Provinsi dan 315 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya