Kalau RUU Kamnas Disahkan, Khotib Jumat Terancam Dipersulit

Setidaknya ada lebih 5 pasal berbahaya yang perlu dikritisi masyarakat dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Hery Sucipto dalam acara Forum Group Discussion (FGD).

FGD yang bertema "Radikalisasi Pancasila, Upaya Implementasi Empat Pilar Bangsa," diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Pusat Muhammadiyah, di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Minggu (5/8).

FGD ini diikuti 75 peserta angkatan muda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia.

"Yang paling menonjol adalah pasal 17 tentang ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan, dan pasal 54 tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem
keamanan nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan
konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis," papar Hery.

Dampak kedua pasal itu, tambah alumnus Universitas Al-Azhar ini, antara lain bisa saja panglima TNI diberi kewenangan yang sangat besar dan secara otomatis akan memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan.

"Termasuk dalam hal pengawasan. Kalau kita mau ceramah atau khutbah jumat, sangat mungkin diharuskan memiliki ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Ini artinya kemunduran mendasar dan Indonesia bisa terperosok pada negara antidemokrasi," pungkas Hery, yang juga Sekretaris Bidang Kominfo, Kerjasama Antarlembaga dan Luar Negeri PP Dewan Masjid Indonesia ini. [zul]