Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dan tidak berperikemanusiaan yang terjadi tehadap etnis Rohingya di Myanmar.
Karena itu, pemerintah Myanmar didesak memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada etnis Rohingya serta memberikan akses seluas-luasnya terhadap kehadiran lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk memberikan bantuan di daerah terkait.
Hal itu disampaikan Koordinator PPI se-Indonesia Zulham Effendi dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online (Jumat, 3/8).
"Kami berkeyakinan bahwa jaminan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak mendasar untuk dimiliki oleh setiap manusia di berbagai belahan bangsa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," jelasnya.
Kepada Pemerintah Indonesia, PPI se-Dunia meminta agar membekukan, hubungan diplomatik sementara dengan Pemerintah Myanmar sampai memberi perlindungan dan menjamin keamanan etnis Rohingya.
Tak hanya itu, PPI se-Indonesia mendesak pemerintah Indonesia memasukkan isu Rohingya ke agenda pembahasan dalam pertemuan negara-negara ASEAN guna mendorong penetapan demokrasi berbasis ‘plural integration’ dan membuat mekanisme khusus penanganan pengungsi di regional Asia Tenggara.
"Meminta Pemerintah Indonesia mengusulkan ke ASEAN agar keanggotaan Myanmar ditinjau ulang karena telah melanggar isi Deklarasi Bangkok yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional," tandasnya. [zul]
