PAN Tolak Pengesahan RPP Tembakau

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan. Tapi, partai-partai di DPR tetap menolak pengesahan RPP tersebut.

"Kami dari Fraksi PAN tolak itu. Belum waktunya dilaksanakan RPP Tembakau itu," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Dia mengingatkan, jangan hanya karena negara kita disorot World Health Organization (WHO), karena tidak mau menandatangi masalah pengendalian dampak tembakau, lalu mengorbankan banyak orang dengan mengesahkan RPP Tembakau tersebut.

Walaupun sering disampaikan bahwa RPP tidak melarang orang untuk menanam tembakau; tidak melarang orng merokok; tidak melarang orang memasang iklan rokok, tapi, katanya, secara langsung dan tidak langsung efektnya akan terasa.

"Itu masih berlindung di balik kalimat-kalimat jebakan yang itu akan berakibat susahnya petani tembakau melakukan penanaman tembakau," ungkapnya.

Misalnya, dia menambahkan, petani tembakau tidak diijinkan menjual tembakau ke perusahaan rokok. "Lalu mau dijual kemana. Wong pembeli terbesar ada di sana. Jadi ini belum clear juga menurut saya," jelasnya.

Karena itu, sejak awal PAN menolak pengesahan RPP Tembakau itu. Bahkan, hampir semua fraksi yang ada di DPR menolak hal yang sama. 

"PAN menolak seandainya pun akan dijalankan. Itu sejak awal. Menurut saya sih hampir 8 fraksi menolak itu. Karena format penyelesaian terhadap problematika petani tembakau tidak jelas," tegasnya.  [zul]