Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pagi ini terkait dengan proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar.
"Itu memang terkait proses pengadaan barang. Lebih lengkapnya nanti kami sampaikan dalam jumpa pers hari ini," kata Jurubicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di kantornya, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Selasa, 31/7).
Johan menyatakan kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada KPK sejak akhir 2011 lalu. Penyelidikan pun mulai dilakukan pada awal Januari 2012. "Diduga ada penggandaan dana," ujarnya seperti dikutip dari JPNN.
Dalam kasus stersebut, KPK sudah menetapkan satu tersangka. Tersangka tersebut adalah Inspektur Jenderal DS. "Itu salah satu dari petinggi di Korlantas," kata Johan.
Inisial tersebut merujuk kepada nama Djoko Soesilo yang pernah menjabat sebagai Dirlantas Mabes Polri.
"Pasal yang disangkakan yakni pasal 2 ayat 1 atau pasal tiga. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang diduga bisa merugikan negara. Detil materi tentu tidak bisa dijelaskan," papar Johan Budi.
Nama Irjen DS sudah disebut-sebut keterlibatannya sejak tahun lalu. Gubernur Akpol Semarang ini diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Namun, Mabes Polri membantah dugaan tersebut. Polri mengklaim proyek itu telah berjalan sesuai prosedur.
Dalam proyek ini Polri justru menyatakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan internal kontraktor. Mereka diduga melakukan penggelapan dan tindak pidana yang kini ditangani Poltabes Bandung. Indikasi ini diketahui dari hasil verifikasi dari Irwasum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. [zul]
