Berita

joko widodo

Jokowi Punya Kelemahan Serius dan Memprihatinkan

SENIN, 30 JULI 2012 | 09:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Membicarakan persoalan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam pilkada DKI Jakarta yang memasuki putaran kedua memang tidak menarik. Jauh lebih menarik bila kedua kandidat gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 itu didekati dari sudut pandang kompetensi.

Demikian disampaikan pakar ilmu pemerintahan DR. Ryaas Rasyid kepada Rakyat Merdeka Online dalam perbincangan Senin pagi (30/7).

"Membandingkan Fauzi Bowo dan Joko Widodo dalam hal kompetensi sangat tidak adil," kata mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang kini menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Mengapa tidak adil?

"Karena landscape manajemen mereka berbeda, background mereka berbeda dan pengalaman mereka juga berbeda jauh. Dengan kata lain, memang secara objektif tidak sebanding," jawabnya.

Keunggulan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki T. Purnama alias Ahok adalah hujan pujian yang mengguyur dirinya. Jokowi dianggap sebagai figur yang berhasil dalam tanda petik membangun Solo, sebuah kota berpenduduk sekitar 600 ribu jiwa di Provinsi Jawa Tengah.

"Tetapi ini bukan jaminan dia (Jokowi) akan berhasil di tempat lain. Jangankan di Jakarta, pindah ke Semarang saja, dia belum tentu bisa," kata doktor ilmu politik dari University of Hawaii at Manoa (UHM) ini.

Masih menurut Ryaas Rasyid, Jokowi memiliki kelemahan yang sangat serius dan memprihatinkan sebagai seorang pemimpin permerintahan. Kelemahan itu adalah kebiasannya menggampangkan masalah dengan menyatakan bahwa semua hal bisa dengan mudah diselesaikan.

Padahal penyelesaian masalah di ruang lingkup pemerintahan memerlukan pertimbangan yang sangat lengkap dan mendalam. Tidak bisa dengan one man show dan logika sederhana dengan mengatakan, misalnya: kalau saya bisa mengurus Solo, saya bisa mengurus Jakarta.

"Itu oversimplification yang berbahaya dalam konteks manajemen dan itu kelemahan yang serius," demikian Ryaas Rasyid. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya