Berita

muhammadiyah/ist

Kelas Sosial Sebagai Peta Dakwah Muhammadiyah

MINGGU, 29 JULI 2012 | 22:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada dasarnya dalam Islam tidak ada kelas sosial. Islam itu menganut paham egalitarianisme, semua manusia sama, kecuali mereka yang bertakwa. Karenanya, dalam Islam tidak ada manusia yang istimewa, walaupun mereka kaya atau berpangkat. Hal ini pula sesungguhnya yang dianut oleh Muhammadiyah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dalam acara pembukaan pengajian ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta, Ahad (29/7) di Aula Rumah Sakit Islam Jakarta.

Kelas sosial bagi Muhammadiyah, menurut Din, hanya untuk kepentingan dalam objek dakwah saja, bukan untuk membeda-bedakan masyarakat. “Pada dasarnya Muhammadiyah sendiri sangat egaliter, antara pusat dengan wilayah, daerah dan cabang, kita sangat egaliter,” jelasnya. Namun dalam masyarakat umum, kelas sosial ada dan perlu dipetakan oleh Muhammadiyah.


Sebagai gerakan pencerahan, kita kata Din, memahami merekonstruksi gerakan sejak awal kelahirannya, memiliki tiga dimensi. Dimensi pertama adalah membebaskan. “Membebaskan manusia dari berbagai hal, bukan hanya tahayul, bid’ah dan khurafat, tetapi juga dari kemiskinan dan kebodohan,” katanya.

Kedua, Muhammadiyah selalu melakukan pemberdayaan. “Ini adalah pengembangan selanjutnya yaitu memberdayakan masyarakat, agar mereka mampu hidup secara mandiri, dan itulah yang akan mendorong sebuah masyarakat berkemajuan, sehingga tercipta khaero ummah,” tegasnya. Ini semua sudah dilakukan Muhamamdiyah setiap saat.

Ketiga, Muhammadiyah kemudian memajukan masyarakat. Memajukan menurut Din sangat penting sebab dunia selalu berubah dan selalu terjadi kemajuan. Dengan berbagai perkembangan teknologi, maka Muhammadiyah kemudian melakukan berbagai kemajuan.

Indonesia yang sangat terbuka dengan globalisasi, kata Din, kemudian berimbas pada liberalisasi. Arus kebebasan. “Bahkan arus kebebasan saat ini menjadi sangat cepat dan libera, sebagai akibat dari kebebasan,” katanya. Bahkan kebebasan dan liberalisasi yang terjadi di Negara kita kemudian menimbulkan persaingan yang terkadang tidak sehat. Menurutnya, akibat persaingan itu ada hal-hal positif, ada juga yang negatif. [arp]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya