Berita

muhammadiyah/ist

Kelas Sosial Sebagai Peta Dakwah Muhammadiyah

MINGGU, 29 JULI 2012 | 22:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada dasarnya dalam Islam tidak ada kelas sosial. Islam itu menganut paham egalitarianisme, semua manusia sama, kecuali mereka yang bertakwa. Karenanya, dalam Islam tidak ada manusia yang istimewa, walaupun mereka kaya atau berpangkat. Hal ini pula sesungguhnya yang dianut oleh Muhammadiyah.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dalam acara pembukaan pengajian ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta, Ahad (29/7) di Aula Rumah Sakit Islam Jakarta.

Kelas sosial bagi Muhammadiyah, menurut Din, hanya untuk kepentingan dalam objek dakwah saja, bukan untuk membeda-bedakan masyarakat. “Pada dasarnya Muhammadiyah sendiri sangat egaliter, antara pusat dengan wilayah, daerah dan cabang, kita sangat egaliter,” jelasnya. Namun dalam masyarakat umum, kelas sosial ada dan perlu dipetakan oleh Muhammadiyah.


Sebagai gerakan pencerahan, kita kata Din, memahami merekonstruksi gerakan sejak awal kelahirannya, memiliki tiga dimensi. Dimensi pertama adalah membebaskan. “Membebaskan manusia dari berbagai hal, bukan hanya tahayul, bid’ah dan khurafat, tetapi juga dari kemiskinan dan kebodohan,” katanya.

Kedua, Muhammadiyah selalu melakukan pemberdayaan. “Ini adalah pengembangan selanjutnya yaitu memberdayakan masyarakat, agar mereka mampu hidup secara mandiri, dan itulah yang akan mendorong sebuah masyarakat berkemajuan, sehingga tercipta khaero ummah,” tegasnya. Ini semua sudah dilakukan Muhamamdiyah setiap saat.

Ketiga, Muhammadiyah kemudian memajukan masyarakat. Memajukan menurut Din sangat penting sebab dunia selalu berubah dan selalu terjadi kemajuan. Dengan berbagai perkembangan teknologi, maka Muhammadiyah kemudian melakukan berbagai kemajuan.

Indonesia yang sangat terbuka dengan globalisasi, kata Din, kemudian berimbas pada liberalisasi. Arus kebebasan. “Bahkan arus kebebasan saat ini menjadi sangat cepat dan libera, sebagai akibat dari kebebasan,” katanya. Bahkan kebebasan dan liberalisasi yang terjadi di Negara kita kemudian menimbulkan persaingan yang terkadang tidak sehat. Menurutnya, akibat persaingan itu ada hal-hal positif, ada juga yang negatif. [arp]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya