Berita

Hajryianto Y. Thohari

Inilah Alasan Golkar Tak Dukung Pasangan Calon Gubenur

MINGGU, 29 JULI 2012 | 11:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemilih di Jakarta, termasuk warga Golkar, sangat rasional. Warga Jakarta sangat, cair, likuid secara politik.

"Jadi tidak ada pemilih tradisonal, yang fanatik di Jakarta pada aliran politik," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 29/7).

Hal itu terkait dengan alasan Golkar tidak mendukung salah satu pasangan calon pada putaran Pilkada DKI Jakarta.

Kedua, lanjut Hajri, dalam Pilgub tidak ada kelanjutan koalisi. Karena gubernur terpilih tidak membentuk kabinet, seperti yang dilakukan presiden, yang bisa membentuk pemerintahan koalisi.

"Nggak bisa dong. Justru  dinas itu harus netral secara politik," ujarnya saat ditanya soal kemungkinan bagi-bagi dinas kalau berkoalisi.

Karena itu menurutnya, justru Golkar akan melanggar UU kalau berkoalisi mengharapkan dinas atau walikota. Karena dinas dan walikota itu adalah netral.

"Kedua untuk menghindari politik transaksional. Ini sebagai konsekuensi yang pertama. Kalau gitu imbalan untuk partai politik apa kalau mendukung. Alasannya kan pasti transaksional. Kan gitu. Nah Golkar tidak mau terjebak dalam opini (mendukung) karena politik transaksional," tegasnya.

Karena itu akan lebih baik bagi Golkar membebaskan warganya menentukan sendiri siapa yang akan didukung apakah pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Dan warga  Golkar Jakarta sendiri yang paling tahu siapa yang pantas untuk memimpin Jakarta.

Tak hanya itu, masih kata Hajri, Jakarta bukan basis Golkar. Terbuki, pada pemilu 2009 lalu, Golkar hanya berhasil mendapatkan 7 kursi di DPRD DKI Jakarta. Apalagi pada pilkada kemarin, pasangan yang didukung Golkar hanya mendapat 4 persen suara. "Itu pun dibagi dengan suara PPP, dan PDS," tandasnya.

Pada pilkada kemarin, Golkar bersama PPP dan PDS mendukung pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya