Berita

Hajryianto Y. Thohari

Inilah Alasan Golkar Tak Dukung Pasangan Calon Gubenur

MINGGU, 29 JULI 2012 | 11:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemilih di Jakarta, termasuk warga Golkar, sangat rasional. Warga Jakarta sangat, cair, likuid secara politik.

"Jadi tidak ada pemilih tradisonal, yang fanatik di Jakarta pada aliran politik," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 29/7).

Hal itu terkait dengan alasan Golkar tidak mendukung salah satu pasangan calon pada putaran Pilkada DKI Jakarta.

Kedua, lanjut Hajri, dalam Pilgub tidak ada kelanjutan koalisi. Karena gubernur terpilih tidak membentuk kabinet, seperti yang dilakukan presiden, yang bisa membentuk pemerintahan koalisi.

"Nggak bisa dong. Justru  dinas itu harus netral secara politik," ujarnya saat ditanya soal kemungkinan bagi-bagi dinas kalau berkoalisi.

Karena itu menurutnya, justru Golkar akan melanggar UU kalau berkoalisi mengharapkan dinas atau walikota. Karena dinas dan walikota itu adalah netral.

"Kedua untuk menghindari politik transaksional. Ini sebagai konsekuensi yang pertama. Kalau gitu imbalan untuk partai politik apa kalau mendukung. Alasannya kan pasti transaksional. Kan gitu. Nah Golkar tidak mau terjebak dalam opini (mendukung) karena politik transaksional," tegasnya.

Karena itu akan lebih baik bagi Golkar membebaskan warganya menentukan sendiri siapa yang akan didukung apakah pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Dan warga  Golkar Jakarta sendiri yang paling tahu siapa yang pantas untuk memimpin Jakarta.

Tak hanya itu, masih kata Hajri, Jakarta bukan basis Golkar. Terbuki, pada pemilu 2009 lalu, Golkar hanya berhasil mendapatkan 7 kursi di DPRD DKI Jakarta. Apalagi pada pilkada kemarin, pasangan yang didukung Golkar hanya mendapat 4 persen suara. "Itu pun dibagi dengan suara PPP, dan PDS," tandasnya.

Pada pilkada kemarin, Golkar bersama PPP dan PDS mendukung pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp1.607 Triliun, Naik 24,1 Persen

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:26

Isu Parliamentary Threshold 1 Persen Mengemuka untuk Keadilan Demokrasi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:23

Pertamina Kerek Kualitas Pengelola Homestay Lokal Naik Kelas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:12

TNI Harus Terbuka Ungkap Tuntas Judi Online di Rumah Dinas

Jumat, 09 Oktober 2026 | 14:09

Jelang Akhir Pekan Harga Minyak Dunia Bertahan di 103 Dolar AS

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:59

Putin Janji Bantu Iran Akhiri Perang di Timur Tengah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:57

DPR Kebanjiran Aspirasi Masyarakat Soal Putusan MK tentang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:50

Tanpa Restu Gerindra, DPR Diyakini Tidak akan Berani Makzulkan Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:47

Usut Tuntas Aktor di Balik Praktik Judi Online di Rumah Dinas TNI

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:37

Loncat dari Lantai Dua, Wanita Ini Selamatkan Anak saat Kebakaran di Rawamangun

Jumat, 09 Oktober 2026 | 13:36

Selengkapnya