Berita

Kubu Jokowi-Ahok Bantah Keluarkan Isu SARA

JUMAT, 27 JULI 2012 | 17:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta diwarnai isu black campaign bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan, yang dialamatkan kepada pasangan Joko Widodo-Basuki T. Purnama. Tapi, kubu jagoan PDI Perjuangan-Gerindra yang akrab disapa Jokowi-Ahok itu tak ambil pusing.

"(Orang yang mengeluarkan isu SARA) Supaya diampuni dosanya. Saya cukup aneh orang yang memainkan isu SARA. Karena itu mumpung bulan puasa, supaya diampuni dosa-dosanya," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Jumat, 27/7).

Dia sendiri yakin isu SARA ini tidak akan laku. Meski begitu, dia tetap meminta polisi untuk bertindak tegas terhadap orang yang menghembuskan isu SARA.

Isu SARA ini memang menjadi polemik. Diyakini, isu SARA ini alat kampanye yang bagus untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk meraih simpati. Meski begitu, ada juga yang menilai bahwa isu SARA ini tidak ada hubungannya dengan upaya memenangkan atau menjatuhkan.

Karena itu ada tiga kemungkinan soal siapa yang mengeluarkan isu SARA tersebut.

Pertama, adalah kubu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, yang ingin menjatuhkan pasangan Jokowi-Ahok. Tapi, hal ini sudah sering dibantah oleh Kepala Media Center Tim Sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Kahfi Siregar.

Kemungkinan kedua, isu SARA ini sengaja dihembuskan oleh kubu Jokowi-Ahok. Hal ini dimaksudkan untuk meraih simpati publik karena pasangan yang 'terdizalimi.' Tapi, Taufik dengan tegas membantah tudingan tersebut.

"Nggak benarlah. Kita nggak bakalan main yang begituan. Bagaimana mungkin sih (kita mainin isu SARA). Yang berpikir seperti itu seperti otaknya terbalik," tegas Taufik melanjutkan keterangannya.

Kemungkinan ketiga, orang yang mengeluarkan isu SARA ini adalah pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba warga Jakarta. Karena itu, pihak Kepolisian dan Panwaslu harus menemukan siapa yang menghembuskan isu SARA tersebut. [zul]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya