Berita

herman SS/ist

Irjen (Purn) Herman Surjadi Nongol Lagi Bicara Kecurangan Pilkada

Pemilu Curang Picu Disintegrasi
SELASA, 03 JULI 2012 | 13:43 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

RMOL. Sosok mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Purn) Herman Surjadi Sumawiredja, sudah lama tak muncul di depan publik.

Herman Surjadi termasuk sosok polisi langka. Pada Maret 2009 silam dia berseteru dengan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (Kapolri saat itu) dalam soal Pilkada Jatim yang membawa Soekarwo-Syaifullah Yusuf berkuasa.

Sebabnya, Herman nekat menyelidiki pemalsuan Data Pemilih Tetap (DPT) dan menyeret Ketua KPUD jadi tersangka. Tapi langkahnya itu diintervensi oleh Mabes Polri dengan mencopot jabatannya dan menganulir status Ketua KPUD. Akhirnya, Herman mengundurkan diri dari kepolisian.


Hari ini Herman hadir Diskusi Publik bertajuk "Kekacuan DPT DKI, Kecurangan Pilkada Jatim, Pemilu 2009" di Rumah Perubahan 2.0, komplek Duta Merlin, Jakarta Barat, Selasa (3/7). Selama menjadi polisi, dia akui telah alami kegiatan Pemilu sejak 1971 hingga menjabat menjadi Kapolda Jatim.

"Kalau ditutupi (input data ketika pemilu) akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara, bahkan pemenang. Jika tidak percaya, nanti rakyat dalam partisipasi politik bisa berkurang dan menjadi apatis dan ditakutkan memicu disintegrasi," ucap Herman di tengah diskusi.

Menurut dia, pemimpin yang diragukan rakyat sejak terpilih dan terbukti tak mampu membuat perubahan bisa membuat warga berpikir radikal.

"Mereka akan berpikir 'kenapa tidak bikin negara sendiri' karena semua rakyat sudah bisa menghitung sendiri sumber daya mereka. Jika didistribusikan untuk etniknya saja sudah bisa makmur, akhirnya nafsu untuk disintegrasi makin tinggi," jelasnya.

Menurutnya, kecurangan Pemilu bersifat direktif dan protektif, ada instruksi untuk curang dan diproteksi dari atas ke bawah hingga akhirnya pemilu berlangsung bersifat tertutup.

"Karena rekap datanya saja tertutup, jadi belum bisa disebut transaparan," ucap dia. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya