Berita

herman SS/ist

Irjen (Purn) Herman Surjadi Nongol Lagi Bicara Kecurangan Pilkada

Pemilu Curang Picu Disintegrasi
SELASA, 03 JULI 2012 | 13:43 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

RMOL. Sosok mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen (Purn) Herman Surjadi Sumawiredja, sudah lama tak muncul di depan publik.

Herman Surjadi termasuk sosok polisi langka. Pada Maret 2009 silam dia berseteru dengan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (Kapolri saat itu) dalam soal Pilkada Jatim yang membawa Soekarwo-Syaifullah Yusuf berkuasa.

Sebabnya, Herman nekat menyelidiki pemalsuan Data Pemilih Tetap (DPT) dan menyeret Ketua KPUD jadi tersangka. Tapi langkahnya itu diintervensi oleh Mabes Polri dengan mencopot jabatannya dan menganulir status Ketua KPUD. Akhirnya, Herman mengundurkan diri dari kepolisian.


Hari ini Herman hadir Diskusi Publik bertajuk "Kekacuan DPT DKI, Kecurangan Pilkada Jatim, Pemilu 2009" di Rumah Perubahan 2.0, komplek Duta Merlin, Jakarta Barat, Selasa (3/7). Selama menjadi polisi, dia akui telah alami kegiatan Pemilu sejak 1971 hingga menjabat menjadi Kapolda Jatim.

"Kalau ditutupi (input data ketika pemilu) akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara, bahkan pemenang. Jika tidak percaya, nanti rakyat dalam partisipasi politik bisa berkurang dan menjadi apatis dan ditakutkan memicu disintegrasi," ucap Herman di tengah diskusi.

Menurut dia, pemimpin yang diragukan rakyat sejak terpilih dan terbukti tak mampu membuat perubahan bisa membuat warga berpikir radikal.

"Mereka akan berpikir 'kenapa tidak bikin negara sendiri' karena semua rakyat sudah bisa menghitung sendiri sumber daya mereka. Jika didistribusikan untuk etniknya saja sudah bisa makmur, akhirnya nafsu untuk disintegrasi makin tinggi," jelasnya.

Menurutnya, kecurangan Pemilu bersifat direktif dan protektif, ada instruksi untuk curang dan diproteksi dari atas ke bawah hingga akhirnya pemilu berlangsung bersifat tertutup.

"Karena rekap datanya saja tertutup, jadi belum bisa disebut transaparan," ucap dia. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya