Pleno PB HMI Versi Basri Dodo Penuh Kebohongan

RMOL. Semakin memanasnya kisruh di kalangan internal PB HMI mulai menyebar ke tingkatan Badko (Badan Koordinasi) HMI di seluruh Indonesia. Kisruh tersebut muncul dikarenakan adanya kebohongan yang dilakukan oleh sekelompok oknum HMI mengatasnamakan undangan kepada Badko se-Indonesia di Jakarta kemarin (Minggu, 24/6).

Undangan tersebut awalnya bukan sebagai peserta Pleno III tapi silaturahmi Badko Se-Indonesia. Rupanya agenda itu  dijadikan intrik mensiasati agar para peserta datang. Ketika di Jakarta mereka malah menjadi peserta Pleno III.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Badko HMI Jabotabeka-Banten, Rudy Gani dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 25/6). Menurut Rudy, pelaksanaan Pleno III yang dilaksanakan Sekjen PB HMI Basri Dodo sejak kemarin (24/6)  cacat dan tidak memenuhi syarat konstitusi. Hal ini ditegaskannya ketika mengetahui bahwa sebagian besar peserta Pleno yang terdiri dari utusan Badko se Indonesia diundang dalam rangka silaturahmi. Tapi ketika di Jakarta mereka justru dijadikan peserta Pleno III tanpa kejelasan informasi.

"Saya ditelpon oleh beberapa teman-teman di daerah. Mereka menanyakan kegiatan di Jakarta. Awalnya undangan untuk silaturahmi, tapi mereka diikutkan Pleno III versi Basri. Atas alasan itu beberapa kawan-kawan menilai ada kejanggalan dan siasat yang tidak baik dipraktekkan Basri," kata Rudy.

Selain itu, Rudy juga menilai jika Pleno III yang dilaksanakan Basri tidak memenuhi ketentuan AD/ART organisasi. Prinsip tertib administrasi dan transparansi kegiatan tidak ada. Bahkan terkesan ada pengelompokkan antar pengurus PB HMI Basri dan Badko-Badko tertentu.

"Di HMI kita diajarkan tertib organisasi dan administrasi. Dalam kasus ini dua hal itu nampak luntur dan terkesan diacuhkan. Tidak ada ketertiban berorganisasi apalagi soal administrasi. Inikan menjadi tradisi buruk  dan gawatnya HMI kini dipecah belah sesuai tujuan oknum tersebut,"terang Rudy.

Lebih jauh Rudy menegaskan jika tertib organisasi itu dilihat dari kesediaan Basri untuk menahan diri membuat Pleno. Kata Rudy, Basri masih belum sah secara konstitusi sbg Pj Ketum karena mekanisme yang diklaimnya justru menyimpang. Begitupula dengan administrasi. Hanya Badko yang mendukung PJ Ketum saja diundang. Selebihnya tidak.

"Secara organisasi, Basri belum sah sbg Pj Ketum. Dengan adanya insiden pemukulan kemarin harusnya kawan-kawan tidak buta dan melupakan begitu saja peristiwa itu. Jadi Basri tidak mendapat dukungan luas dari kawan-kawan daerah," terang Rudy.[dem]