Berita

Indonesia Bukan Lagi Negara Peminta

SELASA, 19 JUNI 2012 | 23:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap ingin mengembangkan ekonomi dengan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat bawah, seperti menabung dengan jumlah minimal tanpa beban bunga, dukungan terhadap usaha mikro dan pemberian prioritas  bantuan dan akses dana untuk usaha mikro.

Untuk itu, dalam KTT G20 di Los Cabos, Mexico, presiden SBY mengadakan pertemuan bilateral di antaranya dengan Presiden Mexico, Felipe Calderon, Presiden Chile, Sebastian Pinera, dan PM Jepang.

"Dengan Mexico dan Chile sepakat untuk  memperkuat financial inclusion yang memberi akses luas bagi masyarakat luas dalam hal jasa keuangan," urai anggota Working Committee Indonesia di KTT, A. Bakir Ihsan, melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 19/6).


Sementara dalam pertemuan dengan PM Jepang Yoshihiko Noda, urainya, Presiden SBY memaparkan tentang visinya untuk kelompok kecil di tengah upaya dunia menata lembaga keuangan dalam skala besar. Dengan Jepang disinggung masalah sinkronisasi investasi dan masalah semenanjung dengan negara lain.

"Masalah sinkronisasi ini menunjukkan bahwa ada problem investasi yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia khususnya terkait kelancaran izin yang selama ini menjadi kendala," katanya.

Lebih dari itu, dalam hemat dia, pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan adanya daya tawar yang sejajar antara Indonesia dengan negara lainnya, termasuk dengan Jepang. Indonesia bukan lagi sebagai peminta, karena pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang tak kalah baiknya dengan negara maju lainnya. Namun, sekali lagi, posisi daya tawar yang sejajar ini akan bertahan bila diimbangi oleh perbaikan atau reformasi birokrasi sebagai bukti kita sebagai bangsa yang bermartabat dan patut diperhitungkan.

"Bila tidak, kemajuan dan daya tawar tersebut akan dipandang sebelah mata oleh dunia," tandas dosen politik UIN Jakarta ini.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya