Berita

donny gahral/ist

Donny Gahral: Politik Santun SBY untuk Tutupi Dosa-dosa Politik

SELASA, 19 JUNI 2012 | 22:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pernyataan SBY yang berkali-kali minta agar santun dalam berpolitik, sesungguhnya hanyalah topeng untuk menutupi dosa-dosa politiknya.

Begitu disampaikan pakar filsafat politik UI Donny Gahral, dalam diskusi bertema "Politik Santun, Antara Retorika dan Kenyataannya" yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta (Selasa, 19/6).

Ibarat topeng, kata Donny, semakin tebal topeng yang dipakai semakin banyak pula dosa politik yang hendak disembunyikan SBY.


"Daripada sibuk mendefinisikan politik santun, lebih baik kita periksa dosa-dosa SBY. Banyak sekali dosa politik SBY. Antara lain membiarkan APBN untuk menalangi Lapindo, kemudian bailout century dan masih ada lagi. Jadi tidak mengherankan bila dia sibuk memperkenalkan politik santun. Itu semua dimaksudkan untuk menutupi dosa-dosa politiknya," demikian Donny.

Donny menambahkan, rakyat Indonesia cenderung menerima apa yang tampak dari luar. Akibatnya, politik pencitraan yang dilakukan pemimpin bangsa ini dianggap suatu nilai positif. Padahal,  di belakang politik pencitraan itu dipenuhi dengan kebohongan luar biasa.

"Pada Pemilu 2009 lalu, semua capres sama-sama kampanye akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun setelah diteliti, cara yang mereka tempuh baru ketahuan mana yang neolib dan mana yang konstitusional. Pemilu 2014 nanti kita pilih mana? Presiden yang tampil apa adanya tapi konstitusional atau presiden yang santun, tapi dosanya banyak? Semoga 2014 kita mempunya presiden yang tidak santun tapi berpihak kepada publik dan kebijakannya menguntungkan rakyatnya," tukas Donny.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya