Berita

sby/ist

Demokrat Selamat Kalau SBY Pecat Anas

SABTU, 16 JUNI 2012 | 10:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Demokrat berada di titik nadir. Eksistensi Anas Urabaningrum sebagai ketua umum dipertaruhkan seiring terus dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Saat ini Anas bukan lagi bertarung dengan SBY untuk mengamankan eksistensinya, tapi dengan Partai Demokrat.

"Ini bukan gesekan antara SBY dengan Anas lagi, tapi antara Anas dan Demokrat. Sekarang hidup mati Partai Demokrat dipertaruhkan," kata pengamat politik dari UI, Iberamsjah, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 16/6).

Menurutnya, kalau Anas tetap tidak mundur, dan malah menantang publik, misalnya mengatakan siap digantung di Monas terkait dugaan korupsinya, maka Partai Demokrat lama kelamaan akan bertambah hancur. Sebab publik dan tentunya kader Partai Demokrat tahu betul Anas lah yang banyak disebut terlibat korupsi.


Di lain sisi, katanya, ketegasan SBY jadi penentu bagi Partai Demokrat untuk bisa keluar dari dinamika yang terus mengarah pada citra negatif tersebut.

"SBY harus memecat Anas kalau benar-benar ingin menyelamatkan Demokrat," sarannya.

Ditambahkan dia, sebenarnya tak terlalu sulit bagi SBY untuk memecat Anas. Pengaruh Anas di partai kalah besar dengan yang dimiliki SBY.

"Anas tidak punya kekuatan. Yang kuat di Demokrat itu hanya SBY, dia figur patron di sana. Cuma sayang SBY orangnya tidak tegas," katanya.

Menyikapi masalah Anas, menurutnya lagi, SBY seharunya tak perlu menunggu proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kasus Hambalang yang ramai disebut-sebut menyeret Anas. Kalau kasusnya menggantung di KPK malah akan membuat citra Demokrat semakin buruk juga.

"Itu yang saya katakan SBY tidak tegas. Dia pakai tangan orang lain, KPK, pendiri partai dan lain sebagainya itu," imbuhnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya