Berita

ilustrasi

Kasus Hukum Anas Bukan Penyebab Anjloknya Demokrat

SABTU, 16 JUNI 2012 | 10:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Demokrat, tak terkecuali ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bukanlah faktor yang membuat citra dan elektabilas partai besutan Presiden SBY itu anjlok dengan drastis.

"Kalau dikaitkan kasus hukum, tidak hanya Partai Demokrat yang punya masalah ini. Apakah kasus hukum berpengaruh pada elektabilitas Demokrat, saya kira perlu didalami lagi persoalannya,"  ujar pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, dalam talkshow di salah satu stasiun televisi, pagi ini (Sabtu, 16/6).

Partai Demokrat, katanya, tidak dewas menghadapi kasus hukum terutama terkait dugaan korupsi yang menyeret ketua umumnya, Anas Urbaningrum. Dan malah, kasus tersebut menjadi ajang pertarungan berbagai faksi di internal Demokrat, antara lain faksi Cikeas, faksi Anas sendiri, faksi Marzuki Alie dan faksi-faksi lainnya. Antar faksi saling bantah-bantahan di muka publik.


"Dalam menghadapi kasus hukum, partai lain punya mekanisme sendiri dan bisa diselesaikan di panggung belakang. Sementara Demokrat menyelesaikannya di panggung depan," jelasnya.

"Bantah-bantahan di depan publik ini menunjukkan Demokrat tidak solid, kader jadi goncang sehingga efeknya pada elektoral," imbuh dia.

Masalah yang menerpa Demokrat saat ini, sambung dia, semestinya dapat diselesaikan cukup dengan komunikasi antara SBY dan Anas. Bukan dengan masing-masing kekuatan menggelar agendanya sendiri-sendiri. Misalnya, forum para deklarator partai membuat cerita lewat pertemuan Rabu (13/6) lalu, sementara kemarin Anas membuat episode lain lewat nonton bareng bersama jajarannya.

"Ada dua aspek dilematis yang dihadapi Demokrat saat ini. Pertama masalah hukum. Sikap Demokrat sudah disampaikan, memecat kalau Anas berstatus tersangka. Artinya, tidak ada putusan politik tanpa proses hukum di KPK. Tapi kedua, keputusan politik tidak bisa dilandaskan pada porses hukum saja, ada efek sosial," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya