Berita

ilustrasi

DPR, Si Pembunuh Harapan Rakyat

SABTU, 09 JUNI 2012 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tidak ada yang mengejutkan ketika lembaga riset Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menelurkan hasil survei mereka yang menyimpulkan bahwa DPR lembaga negara terkorup.

Dilakukan pada 14-24 Mei dengan melibatkan 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi, jumlah yang mengatakan demikian mencapai 47 persen. Ini angka tertinggi di atas lembaga-lembaga lain. Sedangkan di bawah DPR ada Ditjen Pajak (21,4 persen), Kepolisian (11,3 persen), Parpol (3,9 persen), Kejaksaan Agung (3,6 persen).

Pengamat parlemen, Sebastian Salang, menyatakan, hasil survei itu tidak bisa disalahkan karena cuma menangkap persepsi masyarakat yang didahului gencarnya pemberitaan media massa setiap hari.


"Satu, betul DPR memang korup. Tinggal apakah lembaga ini paling korup dari lembaga lain, tentu itu bukan domain lembaga survei tapi itu di lembaga pengadilan yang bisa membuktikan secara pasti dan yuridis bahwa selain DPR mungkin ada lembaga lain lebih korup," kata Sebastian di dalam acara diskusi bertajuk "DPR Terkorup" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen itu, mengatakan, wajar DPR selalu jadi sorotan utama publik. Rakyat serius mengawasi DPR, terutama dalam isu korupsi, karena lembaga itulah yang diharapkan untuk mengontrol penyelenggara negara untuk tidak korupsi.

"Tapi bila lembaga itu korupsi, maka lembaga lain bisa dibayangkan bagaimana korupsinya. Ketika lembaga yang dianggap wakil rakyat berselingkuh dengan korupsi, maka rakyat kehilangan harapan dan terjadi pembunuhan harapan pada perbaikan bangsa," ucapnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya