Ridwan IHCS: SBY-Boediono Harus Membuktikan Kepemimpinannya di Papua

RMOL. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) meminta pemerintah segera menginventarisir persoalan yang ada di Papua. Hal itu penting agar kisruh, teror penembakan-penembakan misterius dan kerumitan persoalan di tanah Papua bisa terurai.

"Segera audit atau inventarisir seluruh persoalan di Papua. Fasilitasi dialog antar stakeholder di sana, dengarkan apa yang menjadi keluhan, lalu laksanakan," tulis Wakil Ketua IHCS Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, dalam pesannya kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 8/6).

Papua, kata dia, merupakan persoalan laten yang hingga saat ini belum bisa ditangani oleh pemerintahan SBY-Boediono. Persoalan di sana sangatlah kompleks, ada persoalan HAM, politik dan keamanan, khususnya terkait historisitas integrasi Papua yang terus menerus menuai kontroversi di tingkat nasional maupun di tingkatan global.

Masalah lainnya, lanjut Ridwan, adalah ketimpangan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial yang sangat mencolok apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ironisnya, hal itu dirasakan rakyat Papua di saat korporasi-korporasi besar dunia beroperasi mengeksploitasi kekayaan alamnya. Misalnya eksploitasi oleh Freeport.

Mengguritanya konflik-konflik penguasaan atas tanah-tanah adat Papua, kata Ridwan lagi, juga menyebabkan suburnya ketidakadilan di sana. Lemahnya penegakan hukum jadi persoalan. Para pelaku pelanggaran HAM di Papua, sebut saja kasus Abepura, Wamena, dan Wasior hingga kini belum terungkap dan dihukum. Siapa pelaku penembakan yang terjadi di areal Freeport baru-baru ini juga belum bisa diungkap. Apa lagi dihukum.

"Ini jelas menimbulkan ketidakpuasan dan juga tidak ada efek jera untuk para pelaku teror di sana," imbuh Ridwan.

"SBY-Boediono harus menunjukkan dan membuktikan kepemimpinannya di Papua," tandas Ridwan yang saat ini tengah menggugat pembayaran royalti Freeport kepada negara di PN Jakarta Selata.[dem]