PDIP Tetapkan Juni sebagai Bulan Bapak Bangsa

RMOL. PDI Perjuangan mengambil inisiatif menjadikan Juni, sebagai Bulan Bung Karno dan sekaligus merayakan hari lahir Pancasila.

"(Juni) sebagai Bulan Bapak Bangsa, Bung Karno, dengan segala gagasan dan tindakannya yang membawa nama Indonesia menjadi besar di mata dunia," kata Sekrtaris Panitia Nasional Bulan Bung Karno Dewi Aryani dalam Konfrensi Pers bertema Bung Karno Di Mata Dunia, 111 Tahun Gagasan dan Tindakan di di Restoran Warung Daun, Jalan Wolter Mongisidi 14, Jakarta Selatan (31/5).

Menurutnya banyak faktor sejarah berkaitan dengan Bung Karno di bulan Juni. Pada tanggal 1 Juni Pancasila lahir; 6 Juni Bung Karno lahir dan pada 21 Juni tokoh proklamator itu wafat. "Apapun yang terjadi negara ini, tidak akan pernah eksis tanpa Bung Karno."

Dewi menjelaskan 1 Juni hari lahirnya Pancasila yang akan di rayakan besok adalah sebuah roh bangsa yang harus terus dijaga.

"Pancasila adalah roh, spirit kebersamaan dan semua hal yang berkaita dengan ideologi bangsa. Bayangkan jika tidak ada Pancasila, mungkin akan menjadi Negara Islam. Kita lihat apakah Negara Islam di Timur tengah tentram sejahtera bahagia, tidak kan?" ujarnya.

Jadi, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, Pancasila secara tidak langsung telah menyelamatkan tatanan heterogenitas di Indonesia.

"Kita ini bermacam agama, ribuan suku dan budaya hanya dapat disatukan oleh Pancasila. Karena ideologi inilah kita kuat dan menjadi bangsa yang kaya akan kultur dan budaya yang unik," ungkapnya.

Namun anggota Komisi VII ini melihat saat ini Pancasila semakin lama semakin tergerus  dengan globalisasi dan pragmatisme, dengan adanya spirit di luar kebersamaan pluarlisme. "Contoh paling nyata adalah kekerasan berkedok agama marak dimana-mana. Polisi dan pemerintah tidak serius menangani ini. Ini semua karena mereka mengabaikan makna dan isi roh pancasila."

Dewi juga mengkritik Pemerintah yang selama ini hanya berwacana mengenai Pancasila. Kalau pun ada acara seriomnial yang megah, tapi dalam pelaksanaan tidak sepenuhnya diamalkan

"Itu tandanya Pancasila dimaknai sebagai dasar Negara di atas kertas oleh pemerintah tapi tidak dilaksanakan semestinya dalam bernegara," cetusnya. [zul]