Dewi Aryani: Pidato SBY Cuma Lucu-lucuan Saja

RMOL. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai upaya pemerintah menjaga subsidi energi nasional dan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dianggap hanya lucu-lucuan saja.

"Pidato SBY cuma 'lucu-lucuan' saja kok. Tidak serius dan tidak mencerminkan kebijakan komprehensif sektor energi. Kalau pidato hanya berupa 'pengumuman' ajakan hemat kenapa harus presiden? Ini terlalu teknis dan tidak menyeluruh,” kata anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani di sela-sela konfrensi Pers Panitia Bulan Bung Karno dengan tema "Bung Karno Di Mata Dunia, 111 Tahun Gagasan dan Tindakan" di Restoran Warung Daun Jalan Wolter Mongisidi, Jakarta Selatan, (Kamis, 31/5).

Sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), SBY seharusnya fokus kepada pembenahan Kebijakan Energi Nasional. Ingat bahwa sektor energi tidak melulu soal BBM tapi menyeluruh dari berbagai sumber energi itu sendiri. "Berbagai determinan penting harus masuk dalam fokus pembahasan. Misalnya transportasi, industri, sosial politik (lifestyle), lingkungan hidup, dan lainnya," ungkapnya.

Karenanya, lanjut Dewi seharusnya pemerintah segera mengkaji penting dan urgensi sektor energi yang seharusnya menjadi leading sector berbagai kebijakan pembangunan. Agar berkelanjutan, tambahnya,  konstitusionalnya harus dibenahi dan benar-benar membawa kesejahteraan rakyat. Saat ini dalam dokumen negara, Bappenas menyebutkan sektor energi menjadi fokus nomor delapan. "Itu artinya energi belum dianggap sebagai driven force, amat disayangkan," cetusnya.

Dewi menyarankan pemerintah untuk berhenti berwacana dan jangan hanya mengurusi soal pencitraan. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan revolusi kebijakan sektor energi.

"Program penghematan penggunaan BBM hanya menjadi salah satu parsial sektor energi yang bersifat jangka pendek. Sebagai negara tentunya pemikiran berbagai jangkauan waktu yang harus menjadi fokus, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Sebenarnya yang paling penting bukan pidatonya tapi merealisasikan semua rencana dan program-program yang sudah di siapkan," ungkapnya.

Menurutnya, pidato SBY dapat diukur dengan kinerja, sehingga pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat. Politisi PDIP menegaskan pidato tidak akan menjadi apa-apa jika tidak direalisasikan dan dikerjakan oleh menteri terkait. "Harus ada sanksi dong bagi menteri terkait kalau tidak mampu menjalankan isi pidato SBY tersebut, cetusnya.

Selama ini, lanjut Dewi rakyat menunggu tindakan pemerintah, bukan pidato-pidato. "Yang diharapkan rakyat adalah action bukan sekadar pidato." [zul]

Selama ini, lanjut Dewi rakyat menunggu tindakan pemerintah, bukan pidato-pidato. "Yang diharapkan rakyat adalah action bukan sekadar pidato." [zul]