Berita

syarif hasan/ist

Syarif Hasan: Koperasi adalah Entitas Bisnis, Stop Mengemis ke Pemerintah

RABU, 30 MEI 2012 | 11:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Potensi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat prioritas perhatian pemeritah dan jadi andalan agar kesejahteraan rakyat di kawasan Indonesia Tengah. Kaltim juga menjadi indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, saat membuka sekaligus memberi pengarahan pada Rapat Regional Pemberdayaan Koperasi dan UKM Wilayah III, di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (30/5)

"Melalui Koperasi dan UKM, ekonomi akan semakin baik dan pertumbuhan nasional 6,7 persen akan mudah kita capai," tegasnya.


Dia menganggap bahwa rapat regional sikronisasi antara pusat dan daerah yang digelar di Balikpapan hari ini sangat penting dan strategis, karena lewat rapat inilah dirumuskan strategi yang wajib dilakukan. Dengan sinkronisasi dan evaluasi maka apa yang ditetapkan untuk dicapai sejak tahun 2004, semua sesuai dengan yang diamanatkan rakyat.

Anggota Dewan pembina Partai Demokrat ini meminta, lingkungan penggerak koperasi mengubah mindset-nya untuk menegaskan bahwa koperasi adalah entitas bisnis, dan jangan diartikan selalu mendapat bantuan pemerintah.

"Pemikiran itu harus dimodifikasi. Koperasi dibantu, yes. Tapi bukan selalu harus dibantu yang berarti tak pernah siap bekompetisi. Koperasi harus mandiri, dan mampu bersaing," serunya.

Dia jelaskan juga, perkembangan koperasi dan UMKM saat ini meningkat tinggi dan jumlahnya mencapai 188 ribu lebih. Dia instruksikan, dibutuhkan fokus dan energi tersendiri sehinga pada tahun ini jumlah koperasi di Indonesi menembus 200 ribu koperasi.

"Tahun depan, di Kaltim ini,  saya yakin jumlah koperasi menjadi di atas 8000 koperasi dari saat ini 5300 koperasi. Saya yakin dengan dukungan penuh pemda dan kerja keras masyarakat, jumlah koperasi di Kaltim akan meningkat," ungkapnya. [ysa]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya