Berita

tom pasaribu/ist

Tom Boikot Bayar Pelayanan Bobrok, Sambungan Air Diputus

SELASA, 29 MEI 2012 | 12:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sulit sekali bagi warga DKI mendapatkan haknya atas pelayanan publik yang berkualitas. Bahkan, upaya memperjuangkan hak warga sering menjadi bumerang bagi si warga sendiri.

Tom Pasaribu, seorang aktivis dan pengamat ibukota, mengalaminya. Sejak lama Tom mengungkap kebobrokan pelayanan air bersih PAM Jaya di DKI Jakarta dan indikasi korupsi yang terdapat di dalamnya. Perlawanan secara simbolis dia lakukan, dan sudah delapan bulan ini Tom Pasaribu tidak membayar tagihan air di rumahnya.

"Saya tahu apa yang saya lakukan ini harus terbayar mahal, karena air ke rumah saya akan diputus dan keluarga saya untuk sementara kesulitan air," ujar Tom kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa siang, 29/5).


Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) itu pun mengatakan, kualitas air bersih perpipaan itu masih jauh dari harapan. Sering kali mati, keruh, bau kaporit, tekanan kucuran airnya lemah. Anehnya, petugas di lapangan seringkali bersikap arogan, memutuskan sambungan pipa dan meteran, meski pelanggan baru menunggak satu bulan.Pemutusan sambungan pipa dan meteran ke rumahnya di Jalan Tawes Rawamangun, Jakarta Timur, dilakukan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) pada Kamis lalu (24/5).

"Saya berharap pengorbanan ini akan berbuah baik kelak kepada seluruh masyarakat ibukota guna mendapatkan haknya atas pelayanan air yang berkualitas," ungkap Tom.

Tom mengatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, karena pada saat dilakukan pemutusan pihak Aetra membawa dua anggota kepolisian dari Sektor Pulo Gadung. Kedua anggota polisi yang datang ke rumahnya tanpa surat tugas tersebut akan dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya. Sedangkan, Manajer Area Bisnis Balai Pustaka yang dipimpin Hendra Tenaya akan dilaporkannya ke pihak kepolisian dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Lebih lanjut Tom Pasaribu menambahkan, PAM Jaya selalu berjanji ada perubahan pelayanan kualitas air bersih. Kenyataannya, tidak ada yang berubah. Yang berubah malah keuntungan perusahaan yang semakin besar.

"Tidak ada masalah jaringan pipa dan meteran ke rumah saya diputus. Tapi saya menuntut agar direksi, direktur, manajer itu seharusnya berorientasi kepada pelayanan masyarakat pelanggan air Jakarta,” ucap Tom menambahkan.

Selain melakukan protes tidak bayar, Tom juga menempuh jalur hukum atas masalah pelayanan air bersih di Jakarta. Ia bersama timnya sudah melaporkan kasus korupsi penyelewengan aset negara oleh dua mitra swasta PDAM Jaya Provinsi DKI Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. Kini perkara tersebut sudah sampai ke tingkat penyidikan. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya