Berita

ilustrasi

PILGUB DKI

KPU Harus Sapu Bersih Pemilih Ilegal

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:19 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sinergitas Masyarakat untuk Pemilih Indonesia (Sigma) mengapresiasi keputusan KPU DKI untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat propinsi. Pasalnya, telah ditemukan sekitar Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah atau fiktif.

Koordinator Sigma, Said Salahuddin mengatakan, penundaan ini bagus untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon, panwaslu dan masyarakat untuk pro aktif dalam memperbaiki DPT yang telah ditetapkan di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Sigma berpandangan pembersihan DPT dari pemilih ilegal dan mengakomodir pemilih yang belum terdaftar adalah suatu keharusan,” kata Said, di Jakarta, Jumat (25/5).


Namun hendaknya, lanjut Said, upaya itu harus dilakukan KPUD secara sah dengan tetap memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, hal ini penting agar pilkada DKI berlangsung jujur, adil, tidak berdasarkan DPT ilegal yang hasilnya bisa berujung inkonstitusional.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, berharap penundaan penetapan DPT di tingkat Propinsi ini menghasilkan pemilih yang jauh lebih valid dari data sebelumnya. Toh, sejauh ini, dalam pleno penetapan DPT di tingkat kelurahan, 80-90 persen berjalan lancar.

"Tapi juga harus ada kesadaran bersama bahwa problem DPT ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena bagaimana pun, data ini berasal dari Dinas Catatan Sipil. KPU disini hanya user," kata Ramdansyah. [mar]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya