Berita

presiden sby

POLEMIK LADY GAGA

Sekjen FPI: Presiden SBY Tak Demokratis!

JUMAT, 25 MEI 2012 | 10:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Front Pembela Islam tahu alasannya kenapa pemerintah dan aparat kemanan belum juga mengeluarkan keputusan final menolak penyanyi kontroversial asal Amerika Serikat Lady Gaga menggelar konser di Jakarta 3 Juni mendatang.

"Pemerintah ini nggak bisa menolak hawa nafsunya Amerika. SBY itu nggak bisa menolak. Hawa nafsu Amerika ini mau diterima semua," tegas Sekjen FPI Ahmad Sobri Lubis saat dibubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 25/5).

Kenapa sampai SBY tidak bisa menolak?

"Karena Amerika itu bosnya dia. Semua keinginan Amerika dilaksanakan oleh SBY, termasuk melanggar konstitusi sendiri seperti menghadirkan 'pemuja setan' lalu dibuat konser, bisa menari-nari di atas konstisusi kita dimana Indonesia ini negara berketuhanan," jawabnya.

"Indonesia sangat menghormati nilai-nilai Tuhan dan anti terhadap nilai-nilai kesetanan dan kebinanatangan. Kok mau dijinkan. Bagaimana ini," sambung Sobri mempertanyakan.

Atas hal tersebut, FPI menuding Presiden SBY tidak demokratis. Mestinya, sebagai negara demokrasi, Presiden SBY harus menyerap aspirasi kelompok mayoritas.

"Dia nggak melihat realitas mayoritas masyarakat Indonesia menolak. Kalau ini demokrasi, harusnya melihat asas mayoritas juga. Kalau mayoritas itu menolak Lady Gaga, kenapa dipaksakan. Pemerintah kita ini hanya sebatas menghibur, memuaskan hawa nafsu birahi Amerika saja," tuding Sobri lagi. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya