Berita

presiden sby/ist

Indonesia Seperti di Ujung 1965, Tritura 2.0 Terpaksa Digelontorkan

RABU, 23 MEI 2012 | 07:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gerakan Anti Susilo (GAS) akan kembali unjuk gigi. Bila tidak ada aral melintang, kelompok yang dimotori Yosef Sampurna Nggarang ini akan menggelar aksi menentang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono siang nanti (Rabu, 23/5). Massa akab berkumpul pukul 13.30 di depan TVRI di Jalan Pemuda, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya long march menuju Gedung DPR/DPD/MPR RI di Senayan.

Diperkirakan jumlah massa yang turun dalam aksi kedua ini sebanyak 2.000 orang.

Yosef Sampurna Nggarang dalam keterangannya mengatakan gerakan mereka didorong oleh kenyataan bahwa kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial-kemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir ini terus memburuk. Rakyat semakin susah dan kehilangan harapan karena tidak ada lagi tempat mengadu. Mau beribadah harus bersimbah darah. Negeri ini telah kehilangan kepemimpinan dan keteladanan.

"Lembaga-lembaga negara nyaris tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Para penyelenggara negara di semua lini sibuk membangun citra sambil terus memperkaya diri," ujarnya.

Di sisi lain, lembaga kepresidenan tidak bisa memberi keteladan dalam menjalankan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Akibatnya menjadi hal yang lumrah bila jajaran eksekutif di semua tingkatan, dari kabupeten/kota sampai Istana hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang koruptif.

"Maka perekonomian nasional yang dikatakan pemerintah dalam iklan-iklan di media massa mengalami pertumbuhan (6,5%), kenyataannya hanya bualan. Karena lapangan kerja, sebagai indikator dan cermin adanya pertumbuhan ekonomi, tidak kunjung tersedia. Maka menjadi TKI (tenaga kerja) di luar negeri, meskipun taruhannya penyiksaan yang bisa menewaskan, tetap merupakan pilihan rakyat Indonesia untuk bertahan hidup," sambungnya.

Dalam suasana semakin menurunnya pendapatan, bahkan kaum buruh harus demonstrasi berhari-hari hanya untuk meminta tambahan upah beberapa ratus ribu rupiah, tak kuasa nengejar harga-harga kebutuhan hidup (termasuk biaya pendidikan dan kesehatan) yang kian tak terkendali.

"Para wakil rakyat di legislatif juga tak menghiraukan nasib mayoritas rakyat Indonesia. Mereka asyik berkomplot merampok APBN, dan tak segan-segan berdagang undang-undang. Semua itu demi setoran kepada para pemimpin partai, majikan mereka yang sebagian menjadi anggota kabinet, anak buah Presiden Susilo," masih katanya.

"Itu sebabnya begitu banyak undang-undang dibuat hanya untuk menyenangkan para cukong, tak perduli itu menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan Konstitusi," kata Yosef lagi.

GAS yang dipimpinnya mengusung tiga tuntutan rakyat, yakni turunkan harga, turunkan pemerintahan SBY-Boediono, dan cabut UU yang menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan UUD 1945. Ketiga hal itu dikemas menjadi Tritura 2.0.

"Situasi hari-hari ini memang nyaris sama dengan suasana hari-hari Indonesia di penghujung tahun 1965," demikian Yosef. [zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya