Berita

ist

19 Tahun Marsinah Dibunuh, Pemerintah Kemana?

SENIN, 07 MEI 2012 | 15:21 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

RMOL. Kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Marsinah yang sudah terbengkalai selama 19 tahun jadi PR besar pemerintahan saat ini.

Demikian disampaikan jurubicara Komunitas Perempuan Mahardika, Vivi Widyawati. Besok adalah tepat 19 tahun buruh Marsinah dibunuh dan mayatnya ditemukan pada 9 Mei 1993. Jasad Marsinah ditemukan setelah hilang pada 5 Mei. Pembunuhannya diduga kuat karena terlibat aktif dalam pemogokan buruh PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo.

"Kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat. Yang saya takutkan adalah jika ada satu kasus yang dibiarkan oleh pemerintah akan banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang tidak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," terang Vivi saat jumpa pers di kantor Kontras, Menteng, Jakarta, Senin siang (7/5).


Jasad Marsinah ditemukan tergeletak dengan kondisi penuh luka, pergelangan tangan lecet bekas ikatan, tulang selangkangan dan alat vital hancur, di sebuah gubuk. Sebelumnya dia marah kepada Kodim Sidoarjo karena telah menangkap 13 temannya dan ditekan secara fisik dan mental untuk menandatangani surat PHK.

"Ini adalah gambaran buruh perempuan yang menjadi korban dari kolaborasi antara pengusaha dan tentara, apalagi kasus ini kan terjadi zaman Orba" lanjut Vivi.

Perempuan Mahardika akan menyelenggarakan "Malam Budaya untuk Marsinah" esok (Selasa, 8/5) malam pukul 19.00 WIB di pelataran Taman Ismail Marzuki.

Pihaknya juga meminta agar kasus ini tidak ditutup dan menuntut agar pemertintah bisa mengusut tuntas kasus Marsinah dengan menangkap semua yang menghalangi dan menyembunyikan barang bukti pembunuhan, mengadili seluruh penjahat HAM dan pelaku kekerasan seksual pada masa Orba dan bubarkan komando teritorial sebagai lembaga teror bagi masyarakat.[ald]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya