Berita

ilustrasi

Upaya Memojokkan Jokowi Lewat Kerusuhan Solo Gagal Total!

MINGGU, 06 MEI 2012 | 09:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Solo, yang selama ini dikenal kondusif, sebenarnya menyimpan potensi konflik yang tinggi. Sejarah menunjukkan, konflik yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dan pertentangan kelas serta kecemburuan sosial justru beberapa kali dipicu dari Solo.

"Bahkan di era Orba, Solo pernah muncul dengan perlawanan sengit terhadap rezim Orba, dengan label Mega-Bintang," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Wacth Neta S. Pane kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 6/5).

Karena itu, potensi konflik yang besar ini bukan mustahil digunakan pihak-pihak tertentu untuk memicu kerusuhan sosial, termasuk untuk memojokkan Walikota Solo Joko Widodo yang kini maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi upaya memojokkan itu sepertinya gagal total.

"Sebab Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo) berhasil dengan cepat mengendalikan situasi Solo dengan cara melakukan pendekatan dnegan pihak-pihak yang bertikai," ujar Neta terkait kerusuhan yang terjadi di Solo pada Kamis dan Jumat kemarin.

Justru cara-cara yang ditempuh Jokowi ini berhasil mengangkat popularitasnya, baik sebagai Walikota Solo maupun Cagub DKI. Bukan mustahil cara-cara yang dilakukan Jokowi di Solo bisa pula dilakukan dalam mengatasi aksi tawuran warga yang kerap terjadi di Jakarta.

"IPW menilai, kerusuhan di Solo justru mengangkat citra yang luar biasa bagi Jokowi. Sehingga upaya pihak-pihak tertentu untuk memojokkan Jokowi menjadi gagal total. Dan Jokowi tampaknya harus lebih waspada lagi. Sebab bukan mustahil pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu kembali melakukan manuver yang lebih besar lagi," demikian Neta, yang sebelumnya lama menggeluti dunia jurnalistik ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya