RMOL. Tantangan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi agar semua lembaga survei, yang telah merilis temuannya terkait elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta, untuk duduk bareng buka-bukaan data mentah, instrumen, dan metodologi survei terus mendapat sambutan positif.
Setelah Political Research Institute for Democracy (Pride) Indonesia, giliran Media Survei Nasional (Median) yang menyatakan kesediaan.
"Boleh saja, nggak ada masalah," ungkap Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini menanggapi tantangan Cyrus Network.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia ini menambahkan, mestinya tak cukup hanya data mentah dan instrumen yang dibongkar, tapi semuanya, termasuk mengenai pendanaan survei. Justru menurutnya, yang lebih penting untuk diketahui publik siapa yang mendanai lembaga-lembaga survei. "Kita mau tahu siapa dibayar siapa. Jadi jangan data mentahnya saja, rekeningnya sekalian dibuka dong," tantang balik Rico.
Rico mengungkapkan, pendanaan surveinya adalah hasil patungan antara lembaganya dengan The Future Institute, yang juga lembaga riset. "70 dari mereka; 30 dari saya," jelasnya.
Sejauh ini sudah ada lima lembaga survei yang merilis temuannya. Yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Cyrus Network dan Political Research Institute for Democracy (Pride) Indonesia, dan Media Survei Nasional (Median).
Puskaptis dengan tegas menolak meladeni ajakan Hasan Nasbi tersebut.
"Kita ini sudah punya akreditasi dari KPU Pusat untuk menyelenggarakan survei mengenai dari Pilkada Walikota, Gubernur, Pemilu sampai Pilpres. Akreditasi ini kita dapat pada tahun 2009 silam dan akan diperpanjang lima tahun sekali," kata Direktur Husin Yazid, kemarin. [zul]
