Berita

ilustrasi

PILKADA DKI JAKARTA

Lembaga Survei Harus Jujur Akui Tim Sukses atau Tidak

JUMAT, 04 MEI 2012 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Lembaga survei di Indonesia harus meniru lembaga survei yang ada di Amerika. Di Amerika, lembaga survei juga banyak, seperti di negeri ini, tetapi mereka terbuka dan jujur mengatakan bahwa mereka dari tim sukses salah satu calon bahkan langsung menyebut nama calonnya secara langsung.

Hal itu disampaikan peneliti Political Research Institute for Democracy (Pride) Indonesia Agus Sumarto kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 4/5).

Penyebutan bahwa lembaga survei itu adalah tim sukses, bahkan sudah dilakukan sejak pengumplan data sampai rilis ke media. Jadi publik tahu bagaimana status lembaga survei tersebut.

"Kalau hasilnya berbeda pun, publik bisa menerima. Karena toh pada pengumpulan data pasti banyak masyarakat yang menolak, yang menerima dan yang mau diwawancara biasanya masyarakat simpatisan calon yang bersangkutan," jelasnya.

Karena itu, Agus menyambut baik ajakan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi, agar semua lembaga survei, yang telah merilis temuannya terkait elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta, duduk bareng buka-bukaan soal data mentah, instrumen, dan metodologi hingga alat bantu survei.

"Saya sangat setuju tentang hal itu. Dan saya juga pernah punya pemikiran untuk mengumpulkn lembaga survei. Seharusnya jika survei itu dilakukan dengan metode, populasi, waktu, dan tempat yang sama, seharusnya hasilnya sama dan tidak mungkin berbeda," tandas Agus.

Hasan Nasbi sebelumnya mengungkapkan, agar tidak terjadi kebingungan publik dan agar tidak jadi syak wasangka terhadap lembaga survei secara keseluruhan, ada baiknya seluruh lembaga survei yang sudah berani merilis temuannya, juga berani tampil buka-bukaan. "Ini penting sekali agar masyarakat tidak dibingungkan," jelasnya.

Karena memang hasil survei jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta ini berbeda-beda antar satu lembaga dengan lembaga survei lainnya.  Dalam acara itu, antarlembaga bisa berdebat dan saling koreksi. Dan biarkan publik menilai lembaga mana yang layak dipercaya. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya