Berita

ilustrasi

PILKADA DKI JAKARTA

Lembaga Survei Harus Jujur Akui Tim Sukses atau Tidak

JUMAT, 04 MEI 2012 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Lembaga survei di Indonesia harus meniru lembaga survei yang ada di Amerika. Di Amerika, lembaga survei juga banyak, seperti di negeri ini, tetapi mereka terbuka dan jujur mengatakan bahwa mereka dari tim sukses salah satu calon bahkan langsung menyebut nama calonnya secara langsung.

Hal itu disampaikan peneliti Political Research Institute for Democracy (Pride) Indonesia Agus Sumarto kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 4/5).

Penyebutan bahwa lembaga survei itu adalah tim sukses, bahkan sudah dilakukan sejak pengumplan data sampai rilis ke media. Jadi publik tahu bagaimana status lembaga survei tersebut.

"Kalau hasilnya berbeda pun, publik bisa menerima. Karena toh pada pengumpulan data pasti banyak masyarakat yang menolak, yang menerima dan yang mau diwawancara biasanya masyarakat simpatisan calon yang bersangkutan," jelasnya.

Karena itu, Agus menyambut baik ajakan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi, agar semua lembaga survei, yang telah merilis temuannya terkait elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta, duduk bareng buka-bukaan soal data mentah, instrumen, dan metodologi hingga alat bantu survei.

"Saya sangat setuju tentang hal itu. Dan saya juga pernah punya pemikiran untuk mengumpulkn lembaga survei. Seharusnya jika survei itu dilakukan dengan metode, populasi, waktu, dan tempat yang sama, seharusnya hasilnya sama dan tidak mungkin berbeda," tandas Agus.

Hasan Nasbi sebelumnya mengungkapkan, agar tidak terjadi kebingungan publik dan agar tidak jadi syak wasangka terhadap lembaga survei secara keseluruhan, ada baiknya seluruh lembaga survei yang sudah berani merilis temuannya, juga berani tampil buka-bukaan. "Ini penting sekali agar masyarakat tidak dibingungkan," jelasnya.

Karena memang hasil survei jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta ini berbeda-beda antar satu lembaga dengan lembaga survei lainnya.  Dalam acara itu, antarlembaga bisa berdebat dan saling koreksi. Dan biarkan publik menilai lembaga mana yang layak dipercaya. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya