DPR Tunggu Jawaban Menteri SDA Soal ONH

Ada tiga masalah krusial dalam pembahasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau Ongkos Naik Haji (ONH) untuk musim haji pada tahun ini, 1433 H/2012 M antara DPR dan pemerintah. Yaitu, soal biaya penerbangan; biaya pondokan di Makkah dan penggunaan dana optimalisasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi Agama DPR Achmad Rubaie kepada Rakyat Merdeka Online, (Minggu, 29/4).

Tapi, Panitia Kerja Haji, Komisi VIII DPR, sudah menyampaikan sikap politiknya ke pemerintah bahwa tidak boleh ada kenaikan BPIH untuk musim haji pada tahun ini, 1433 H/2012 M. Tahun lalu ONH sebesar Rp 30.771.900.

Sampai hari ini, sambung politikus PAN ini, belum ada jawaban dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang saat ini dipimpin Suryadharma Ali.

"Kami menunggu beminggu-minggu, tapi sikap itu belum ada. Maka nanti, begitu masuk masa persidangan (usai reses), kami menunggu jawaban atau respons pemerintah untuk bersidang kembali," jelasnya.

Dia mengungkapkan itu, karena besaran BPIH harus diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Makanya, dia membantah, DPR menghambat proses pembahasan ONH tersebut.

"Jadi jangan disimpulkan DPR menghambat. DPR itu ingin cepat karena kami tahu rakyat ingin mendapat kepastian berapa BPIH tahun ini. Tapi Kementerian Agama belum menjawab," imbuhnya.

Karena itu, dia mendesak pemerintah segera menyiapkan jawaban atas sikap Panja DPR mengenai opsi BPIH yang tidak boleh naik. Pihaknya mengusulkan tidak ada kenaikan ONH karena menilai pemerintah bisa menutupi kekurangan lewat melakukan efisiensi dan menggunakan dana optimalisasi.[zul]