Kebutuhan Literasi Politik Mendesak

RMOL. The Political Literacy Institute bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta mengadakan bedah buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi di gedung Student Center UIN Jakarta kemarin , (Selasa, 24/4).

Buku ini hadir melalui proses panjang selama setahun hasil pengkajian tematik secara intensif aktivis dan peneliti The Political Literacy Institute terkait isu-isu kontemporer literasi politik di Indonesia.

Buku ini mengulas berbagai persoalan dalam praktik transisi demokrasi ke konsolidasi demokrasi yang kerap mendapati sejumlah sumbatan. Konstruksi politik penuh keadaban pada bangsa ini, sering terjerembab ke dalam kubangan ritus segelintir elit yang sibuk saling menyandra pihak lain.

Oleh karenanya, literasi politik dianggap sebagai kebutuhan mendesak guna merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Hal ini juga sangat penting dalam pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik baik pada level massa maupun elit dapat menumbuhkan sikap saling percaya dan mengembangkan respek satu sama lain.

"The Political Literacy Institute memandang sudah saatnya kita menyalakan lagi semangat berpolitik secara sehat sebagai wujud penguatan peran politik warganegara," ujar Direktur Eksekutif  The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, lewat siaran pers yang diterima Rakyat Merdeka Online.

Gun Gun menambahkan, dibutuhkan pengarusutamaan (mainstreaming)
literasi politik yang tidak semata normatif melainkan juga operasional dan faktual. Kerja literasi politik dapat diimplementasikan dalam jejaring politik warga negara berbentuk senyawa pengetahuan, keterampilan dan sikap politik tercerahkan sekaligus mendorong masyarakat agar aktif-partisipatif dalam melaksanakan hak serta kewajiban
mereka secara sukarela di arena politik terkait hajat hidup orang banyak.

Buku ini jelas Gun Gun, memaparkan berbagai diskursus terkait dengan konsolidasi demokrasi dan literasi politik yang diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi bangunan persepsi dan tindakan politik warga negara.

Dia menjelaskan, gerakan literasi politik bukanlah gerakan instan. Butuh waktu dan kesinambungan kerja untuk terus melakukan upaya-upaya literasi politik di tengah masyarakat. Jika dimasukkan dalam tipologi gerakan, maka literasi politik ini bisa dikategorikan dalam gerakan evolutif. Semakin banyak masyarakat yang tercerahkan melalui gerakan literasi politik, maka semakin memperbesar rasio publik berperhatian (attentive public).

"Meski publik berperhatian ini di sebuah negara jarang melampaui angka 15 persen, namun kelompok ini biasanya turut andil menentukan nasib bangsanya," papar Gun, yang juga dosen komunikasi politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Selain Gun Gun, sejumlah ahli dan pengamat komunikasi politik lainnya kemarin hadir membedah buku yang berisi 11 bab tersebut. Yaitu, Gurubesar Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Andi Faisal Bakti; Gurubesar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Prof. Ibnu Hamad, Dosen Universitas Multi Media Nusantara Ambang Priyonggo, MA; dan Deputi Direktur Bidang Politik di The Political Literacy Institute Iding R. Hasan, M.Si. [zul]