DPR Dituding Tak Serius Jalankan Fungsi Penganggaran

DPR dituding bermain-main dalam menjalankan fungsi budgeting seperti tergambar dalam sikap wakil rakyat itu terkait soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam Sidang Paripurna Jumat hingga Sabtu dini hari lalu.

"Kalau kemarin itukan lebih sebagai mainan politik partai-partai. Dan sayangnya, partai pemerintah menganggap pilihan kemarin itu pilihan terbaik dan mereka menganggap menang. Itu persoalannya," ujar pengamat parlemen Sebastian Salang kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Dalam Sidang Paripurna DPR membahas kenaikan harga BBM kemarin, hanya empat fraksi yang tegas menolak harga BBM dinaikkan. Selebihnya, menolak harga BBM dinaikkan per 1 April, seperti diusulkan pemerintah, tapi tetap memberi kesempatan lewat penambahan ayat 6A pasal 7 UU APBN 2012. Opsi terahkir yang dipilih partai koalisi, kecuali PKS, itu keluar karena DPR tidak ingin ditinggalkan konstitutennya tapi pada saat yang bersamaan juga ingin menyelamatkan pemerintah.

Selain itu, Sebastian menambahkan, anggaran itu adalah cerminan dari sikap politik anggaran bangsa itu. Makanya anggaran itu diputuskan oleh DPR yang menjadi representasi kepentingan rakyat.

"Bahwa sekarang ini DPR sering  tidak mencerminkan kepentingan rakyat, itu persoalan. Tapi secara teoritis DPR itu adalah representasi dari kepentingan masyarakat kalau bicara pembangunan. Mengapa DPR terlibat disitu, agar anggaran pro rakyat. Itu dasar filosofinya," jelasnya.

"(Tapi) partai-partai membuat kesimpulan sendiri apa itu anggaran pro rakyat. Kita kecewa mereka tidak lagi menjadi artikulator dan penyambung kepentingan rakyat terkait dengan politik anggaran negara. Mereka lebih banyak memperjuangkan kepentingan partai dan mereke sendiri. Apalagi dengan adanya kasus korupsi dan calo anggaran. Kita kecewa itu," demikian peneliti di Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) ini. [zul]