Sebagai partai terbesar di Indonesia, Partai Demokrat seharusnya tidak perlu risih dengan pemberitaan media massa mengenai dinamika internal yang berkembang. Bagaimanapun juga, anggota masyarakat yang memilih Demokrat dalam Pemilu 2009 lalu memiliki hak untuk mengetahui berbagai persoalan yang sedang di terjadi di dalam tubuh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Sementara publik umumnya juga memiliki hak untuk mengetahui kondisi internal Partai Demokrat yang merupakan partai utama dalam pemerintahan koalisi. Juga harus dipahami bahwa semakin besar perolehan suara sebuah partai politik, semakin relevan ia dibicarakan di tengah publik.
"Sah-sah saja bila sementara kalangan di Partai Demokrat gerah dengan media massa yang menurut mereka miring dalam pemberitaan atau bahkan sengaja mengadu domba sesama kader. Tetapi yang harus diingat, publik khususnya pemilih partai itu dalam pemilihan yang lalu juga punya hak untuk mengetahui konflik atau dinamika di dalamnya," ujar pengajar konflik dan komunikasi, Teguh Santosa, dalam pembicaraan beberapa saat lalu (Minggu, 19/2).
Di sisi lain, sambung dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan London School of Public Relations (LSPR) itu, pemberitaan yang dianggap miring tersebut semestinya dijadikan cambuk bagi Partai Demokrat untuk mendewasakan diri dan memperkuat konsolidasi.
"Kalau dari sudut pandang ini, saya kira pimpinan Partai Demokrat harus berterima kasih pada media dan pemberitaan yang dianggap miring," sambung Teguh sambil menambahkan bila merasa ada pemberitaaan yang tidak benar mengenai partai itu kalangan Demokrat dapat mengirimkan hak jawab dan hak-hak lain yang diatur dalam UU Pers 40/1999.
Komentar ini disampaikan Teguh menyikapi perkembangan yang terjadi seputar seruan Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Jemmy Setiawan agar kader Partai Demokrat memboikot media massa yang mengadu domba dan menjelek-jelekkan Partai Demokrat juga pemerintahan SBY-Boediono.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan tidak ada istilah boikot memboikot seperti yang disampaikan Jemmy.
Dari sudut pandang politik praktis, sebut Teguh lagi, konflik internal Demokrat yang semakin terbuka dan melebar kemana-mana memperlihatkan bahwa kepemimpinan di tubuh partai itu semakin tidak efektif.
"Seperti kata pepatah, jangan karena buruk muka lantas cermin yang dibelah. Gunakanlah ini semua sebagai bahan dalam introspeksi dan konsolidasi," demikian Teguh. [zul]
