Berita

ilustrasi/ist

Tak Berpihak kepada Daerah, Martiono Tak Boleh Pimpin Newmont Lagi

RABU, 18 JANUARI 2012 | 14:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Upaya Martiono Hadianto untuk tetap berada di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dan ditunjuk kembali sebagai Presiden Direktur dicium elemen mahasiswa dan pemuda di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tak mau Martiono ditunjuk kembali sebagai Presiden Direktur yang ke dua kalinya.

"Selama ini Martiono tidak berpihak kepada daerah penghasil," kata Sekjen Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Sumbawa Barat (FKP KSB), Erick Dirgantara, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/1).

Salah satu bukti ketidakberpihakan yang terbaru dari Martiono, kata Erick, adalah niat dan keinginanya agar divestasi saham 7 persen di-take-over pemerintah pusat.


"Inilah blunder besar yang dilakukan Martiono, karena ruang untuk menentukan siapa yang berhak mengakuisisi saham 7 persen tidak dimiliki oleh Newmont. Newmont hanya berkewajiban mendivestasikan sahamnya sesuai regulasi yang ada," terang Erick.

"Lagi pula Martiono sama sekali tidak punya kedekatan emosional dengan warga lokal," sambungnya.

Untuk itu, lanjut Erick, Martiono tak layak memimpin Newmont. Sebaliknya, adalah waktu yang tepat untuk menunjuk putra daerah berkiprah di perusahaan tambang mineral yang bermarkas di Denver, Amerika Serikat ini.

Sementara terkait wacana Zulkieflimansyah, agar dijadikan sebagai pengganti Martiono yang akan pensiun bulan ini, Erick tidak mau mempermasalahkannya dan bahkan memberikan dukungannya. Selain sebagai putra Sumbawa, Zulkifliemansyah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini sangat kapabel mengisi posisi tersebut.

"Dia (Zulkieflimansyah) bisa menjadi jawaban,"  demikian Erick. [dem]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya