Apa Jadinya Kalau Perampasan Tanah Rakyat Terus Dibiarkan

RMOL. Kasus kekerasan di Mesuji, Lampung dan Bima, Nusa Tenggara Barat telah menguak kecarut-marutan agraria di tanah air. Kasus yang bermula dari konflik antara petani dan pengusaha yang telah menelan korban jiwa tersebut, akhirnya menyulut solidaritas masyarakat petani, masyarakat adat, perempuan, perangkat desa, nelayan, mahasiswa, buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menggelar aksi hari ini (Kamis, 12/1).

Demonstrasi, yang menamakan diri aliansi gerakan perlawanan terhadap perampasan tanah rakyat, yang difasilitasi oleh pemerintahan SBY itu dan diikuti tak kurang 10 ribu demonstran itu memulai aksinya sejak pagi dan berakhir petang tadi. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di lingkungan masjid Istiqlal Jakarta, kemudian merapat ke depan Istana Negara dan merangsek ke gedung DPR/MPR RI, Senayan. Aksi serupa juga serentak dilakukan di 27 kota provinsi.

Hadir dalam aksi tersebut Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Maman Imanulhaq. Menurutnya, penempatan aparat dalam konflik agraria antara petani dengan pengusaha merupakan bentuk ketidakberpihak aparat terhadap rakyat. Apalagi aparat cenderung bertindak represif demi menjaga tanah milik pengusaha.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Aparat harusnya menjadi penjaga keamanan bagi masyarakat. Harusnya mereka berpihak kepada rakyat," kata Maman.

"Penembakan dan kekerasan yang kerap dilakukan aparat harus segera dihentikan," sambungnya.

Untuk itu, pemilik Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka, Jawa Barat itu mengharapkan agar pemerintahan SBY memperhatikan nasib rakyat.

"Apa jadinya kalau perampasan tanah terus dibiarkan, rakyat hidup dari mana? Jangan biarkan pengusaha bersekutu dengan penguasa untuk merampas hak masyarakat dengan berbagai cara," tegas Kyai Maman. [dem]