Aksi Duduki Pantura Berlangsung Damai

Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara menepati janji "menutup" jalur utara dan jalur tengah Pulau Jawa, sepanjang Rabu siang (12/1). Puluhan ribu anggota Parade Nusantara yang terdiri atas para kepala desa dan perangkat desa turun ke jalan membawa aneka kendaraan. Hingga berakhir aksi berlangsung damai.

Koordinator Wilayah Parade Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Jihad mengatakan, sejak pukul 07.00 WIB, para Kades dan perangkat desa sudah siap di jalan-jalan sepanjang Yogyakarta. Sebagian besar mereka menggunakan sepeda motor. Namun ada juga yang memakai mobil, motor gerobak, dan lainnya. Dengan membawa berbagai spanduk, bendera, dan atribut lain, sekitar 5.000 anggota Parade Nusantara DIY melakukan konvoi jalur selatan Jawa.

“Rombongan dari Yogya bergerak ke Purworejo lalu ke Kebumen. Teman-teman memakai sistem estafet. Sebagian lain menuju Banyumas dan berhenti sebentar di Gombong untuk istirahat. Jalanan memang menjadi macet total. Sayangnya kami tidak bisa berkumpul bareng, soalnya polisi sejak awal sudah berusaha memecah rombongan. Namun sejauh ini semuanya berjalan lancar, aman, dan terkendali,” kata Muhammad Jihad.

Dihadang Brimob

Koordinator Wilayah Parade Nusantara Jawa Timur Slamet Raharjo menyatakan lebih dari 6.000 anggotanya melakukan konvoi keliling Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan. Ketika dihubungi, Slamet dan rombongan tengah istirahat di Ngoro, dekat lokasi lumpur Lapindo.

“Menurut rencana, teman-teman yang dari Mojokerto, Malang, dan Sidoarjo menutup jalan-jalan di sana. Namun rencana ini gagal karena kami dihadang ratusan Brimob, sehingga akhirnya terpaksa kembali ke daerah masing-masing. Tapi teman-teman lainnya berhasil menutup jalan di Lamongan, Ketosono, Nganjuk, dan Jombang. Sampai sekarang sekitar 3.000 anggota Parade Nusantara lainnya juga masih menutup jalan-jalan di Lumajang, Probolinggo. Bahkan di Lamongan kami konvoi sejauh 25 km dengan dikawal lebih dari 100 personel Brimob,” papar Slamet.

Dia menuturkan, sejauh ini aksi berjalan dengan tertib dan aman. Hal ini disebabkan Slamet sudah melakukan koordinasi dengan para pengurus Parade Nusantara di masing-masing Kabupaten di Jatim yang menjadi wilayahnya. Kendati hujan mengguyur deras, mereka tetap semangat memenuhi jalan-jalan Pantura Jatim. “Jangan khawatir, aksi kami tidak anarkis. Kami semua sudah jinak, kok,” ujarnya sambil terkekeh-kekeh.

Gagal Cegat Rombongan SBY

Dari Madiun dilaporkan sekitar 5.000 anggota Parade Nusantara berpakaian hitam-hitam berkonvoi bersamaan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ke Madiun dan Pacitan. Agenda SBY ke Jatim adalah untuk mengunjungi Ketahanan Pangan Keluarga Lestari di Kecamatan Kebon Agung serta meninjau kerajinan dan usaha batik di Ngadirojo, Pacitan.

Setelah seluruh anggota berkumpul, mereka kemudian berkonvoi dengan rute Nglames-Caruban-Moneng - terus ke Ngawi dengan melalui Karangjati. Konvoi berakhir di Maospati Kabupaten Magetan. Namun niat mereka mencegat rombongan Presiden SBY digagalkan aparat keamanan yang tampaknya sudah mengantisipasi sejak awal.

RUU Desa

Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan, aksi anggotanya memenuhi jalur Pantura dan jalur tengah Jawa itu dimaksudkan untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Desa. Mereka menuntut RUU, antara lain mengatur besarnya anggaran untuk desa sebesar 10% dari APBN.

“Saya minta kepada teman-teman anggota sekalian, untuk tetap konsisten dan tidak berputus asa dalam perjuangan ini. Aksi ini terpaksa kita lakukan karena selama ini Jakarta mengabaikan aspirasi kita. Kita akan terus berjuang, sampai tuntutan dipenuhi atau presiden harus mundur karena telah gagal menyejahterakan rakyat, khususnya yang ada di desa-desa,” kata Sudir.

Ketua Dewan Pembina sekaligus salah satu pendiri Parade Nusantara sembilan tahun silam Rizal Ramli menyatakan, aksi Parade Nusantara hanyalah contoh saja dari sebagian kecil kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan sekarang. Tuntutan mengalokasikan anggaran 10% untuk tiap desa adalah hal yang wajar. Pasalnya, selama ini para Kepala Desa dan perangkat desa hanya dibebani berbagai kewajiban tanpa ada kewenangan dan dukungan pendanaan. Ini jelas tidak fair.

“Idealnya Kades memang memiliki kewenangan dan dukungan keuangan. Dengan begitu mereka bisa memiliki sumber daya untuk membangun desa dan menyejahterakan rakyatnya. Saat ini anggaran desa hanya sekitar 1,3% dari APBN. Ini jauh dari cukup. Akibatnya, pembangunan desa seperti jalan di tempat. Urbanisasi pun tak terhindari dengan segala masalah sosialnya. Seharusnya negara alokasikan anggaran 7-10% agar para Kades dan perangkat desa bisa membangun irigasi tertier, jalan desa, dan berbagai fasilitas lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa,” papar Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian.

Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai tokoh nasional perubahan memastikan, bahwa aksi Parade Nusantara dan gerakan berbagai elemen rakyat lainnya kali ini adalah gerakan damai. Dia juga minta agar SBY tidak menggunakan aparat keamanan untuk bertindak keras, apalagi sampai menyebabkan jatuhnya korban.

“Saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa aksi kita sekarang tidak sama dengan peristiwa 1998. Aksi kami damai, tidak akan anarkis. Tapi, kalau penguasa memerintahkan aparat bertindak keras, kami tidak takut. Justru ini akan semakin mempercepat jatuhnya rezim sekarang,” tukas Rizal Ramli. [dem]